Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Sertifikat Hak Atas Tanah yang Dikuasai oleh Pihak Ketiga Tanpa Hak
DOI:
https://doi.org/10.55606/jass.v7i1.2221Keywords:
Certified Land, Land Disputes, Land Rights, Legal Protection, Third PartiesAbstract
A land certificate serves as the strongest form of ownership evidence; however, conflicts over physical possession frequently occur, leading to legal uncertainty. This study examines the legal protection afforded to legitimate owners of land certificates whose land is unlawfully possessed by third parties. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees and protects the rights of Indonesian citizens, including their rights to acquire, own, and enjoy land ownership. The research employs a normative juridical method by analyzing relevant laws and regulations, such as the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The data sources used in this study consist of both primary and secondary materials. The main issues addressed include the form of legal protection available to land certificate holders whose land is unlawfully controlled by third parties, and the legal remedies that may be pursued by the rightful owners to reclaim their rights. The findings indicate that legal protection for land certificate holders can be implemented through both preventive and repressive measures. Preventive protection is achieved through a land registration system that ensures legal certainty, while repressive protection is pursued through dispute resolution mechanisms in court. These mechanisms are expected to safeguard the rights of landowners and ensure the realization of legal certainty in a fair and equitable manner.
References
Anisah, S. (2008). Perlindungan kepentingan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan di Indonesia. Total Media.
Boedi Harsono. (2005). Sengketa-sengketa tanah serta penanggulangannya. Djambatan.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Bina Ilmu.
Harsono, B. (2008). Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya. Djambatan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.
Lubis, R. A. P., Jamaluddin, & Ramziati. (2024). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam kasus sertifikat ganda. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
Nurnaningsih Amriani. (2012). Mediasi: Alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Rajawali Pers.
Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Teknis Pendaftaran Tanah, Pasal 1 ayat (1).
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Rahardjo, S. (2016). Penyelenggaraan keadilan dalam masyarakat yang sedang berubah. Jurnal Masalah Hukum, 5, 74.
Rosita, R. (2017). Alternatif dalam penyelesaian sengketa (litigasi dan non litigasi). Journal of Islamic Law, 4(2), 100–102. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20
Simorangkir, C. T., dkk. (2002). Kamus hukum (Cet. 7). Sinar Grafika.
Sopacua, M. G. (2019). Penyerobotan tanah secara tidak sah dalam perspektif pidana. Jurnal Belo, 4(2). https://doi.org/10.30598/belovol4issue2page204-217
Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1992). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (Terj.). Balai Pustaka.
TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
Zulfikar, A. (2017). Upaya penyelesaian sengketa konflik pertanahan. Jurnal Lex Specialis, 21. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v6i2.143
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
