Perlindungan Hukum dengan Pemberian Restitusi terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan
DOI:
https://doi.org/10.55606/jass.v6i2.1975Keywords:
Legal Protection, Restitution, Victims' Children, Crime of AbuseAbstract
The crime of obscenity is still a problem that is very difficult to eliminate. The main target of criminal acts of molestation often occurs in minors. Criminal acts of abuse that occur can have long-term impacts on children as victims both physically, psychologically, and socially. The research method used by the author is normative legal research, by reviewing or examining laws and regulations and court decisions related to the legal issues at hand. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively descriptively. The results of this study show that: (1) The basis for the consideration of the Panel of Judges in imposing a sentence on the perpetrator of the crime of child abuse in the case of Decision Number 69/Pid.Sus/2023/PN Bajawa is to consider its juridical and non-juridical aspects. (2) Regarding the legal consequences if the Restitution is unable to be paid by the Defendant so far has not been specifically regulated either in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Criminal Acts. If there is no provision that specifically regulates the penalty in lieu of restitution, there will be a small possibility for the Victim's Child to receive his rights.
References
, Hukum Acara Pidana Kontenporer, Bandung: PT. Citra Aditya, 2007.
, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Bandung: Refika Aditama, 2018.
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Bandi Melan, “Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima”, dalam skripsi Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Tahun 2023.
Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Dejam Reinildis, “Perlindungan Hukum Dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Kasus Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Manggarai Barat”, dalam skripsi Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Tahun 2023.
Farid, Andi, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Bandung: Refika Aditama, 2014.
Isu Mardiliano, “Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Timor Tengah Selatan)”, dalam skripsi Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Tahun 2021.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Lamintang, Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
Manu, Nikolas, Bahan Ajar Viktimologi, Nusa Tenggara Timur: Fakultas Hukum, Universitas PGRI, 2007.
Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.
Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
Muhammad, Rusli, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.
Mulyadi, Lilik, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bajawa.
Samosir, Djisman, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1995.
Suardita, Ketut, Pengenalan Bahan Hukum, Bali: Universitas Udayana, 2017.
Tirtaamidjaja, M.H, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta: Fasco, 1995.
Undang-Undang Dasar NRI 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Wiyono, Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
