Upaya Penanggulangan dan Pertanggungjawaban terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia dalam Perspektif Keadilan di Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang
DOI:
https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2117Keywords:
Prevention Efforts, Accountability, Pedophilia, JusticeAbstract
Tackling pedophilia crimes often faces serious obstacles, especially when the perpetrator has a high social status or strong influence in society. This condition often hampers the law enforcement process, because it is difficult to hold the perpetrator criminally accountable fairly. This research is an empirical legal research by conducting interviews and observing examination files and related documents.The results of this study indicate that: (1) efforts to combat pedophilia crimes that occurred in Oesena Village have not been optimal due to weak coordination between parties. The police are overwhelmed in handling similar cases, while legal aid institutions can only provide assistance without full legal authority, even though they try through social media. As a result, the victims have not received legal justice. (2) the accountability of perpetrators of pedophilia crimes seen from the aspect of justice has not been fulfilled, both legally and socially. Legally, the perpetrators have not received appropriate punishment. This shows that the perpetrators have not been truly held accountable for their actions fairly.
References
Fahlevi, R. (2015). Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional. Lex Jurnalica, 12(3).
Gosita, A. (1993). Masalah korban kejahatan. Jakarta: Akademika Pressindo.
Kusuma, R. F. (2023). Perbedaan sanksi sosial dan sanksi hukum. Tirto.Id. Retrieved May 1, 2025, at 19:00 WITA.
La Ode Raumin. (2018). Bentuk-bentuk sanksi sosial masyarakat terhadap perilaku menyimpang remaja. Jurnal Sosiologi, Universitas Neo Societal.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Putra, B. M. (2023, November 23). Tangis bocah SD Amarasi ungkap bejatnya guru pedofil. KatongNTT.
Santana, S. (2010). Menulis ilmiah metodologi penelitian kualitatif. Pustaka Bor Indonesia, 17-18.
Siregar, B., dkk. (1986). Hukum dan hak-hak anak (M. W. Kusuma, Ed.). Jakarta: Rajawali.
Sugiman, S. (2018). Pemerintahan desa. Binamulia Hukum, 82-95.
Tapehen, Y. A. (2024, Juni 7). Kasus pelecehan seksual siswa SD di Amarasi mandek di tangan polisi, pelaku masih bebas. Pos Kupang, 19:46 WITA.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 12 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara No. 5882).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara No. 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
