Pembentukan Perumda Pasar Guna Mendorong Perekonomian Daerah

Fachruzzaman Fachruzzaman; Eddy Suranta; Danang Adi Putra; Herawansyah Herawansyah; Indah Oktari Wijayanti

doi:10.55606/jppmi.v3i2.1367

Authors

Fachruzzaman Fachruzzaman Universitas Bengkulu
Eddy Suranta Universitas Bengkulu
Danang Adi Putra Universitas Bengkulu
Herawansyah Herawansyah Universitas Bengkulu
Indah Oktari Wijayanti Universitas Bengkulu

DOI:

https://doi.org/10.55606/jppmi.v3i2.1367

Keywords:

Market, Perumda, Goods, Services, Economy

Abstract

The existence of markets plays a very important role in the economy, both at the local and national levels. Markets are not only places where sellers and buyers meet to carry out transactions, but are also centers of economic activity that influence various aspects of people's lives. Through markets, various goods and services can be bought and sold, thereby meeting people's needs and improving their quality of life. Markets also play a crucial role in determining the prices of goods and services through supply and demand mechanisms. Prices formed in the market reflect the balance between the quantity of goods available and the quantity of goods needed by consumers. This process ensures that resources are allocated efficiently and that the goods most needed by society are available at reasonable prices. It is hoped that the establishment of a Regional Public Company (Perumda) will encourage improvements in the economic sector through various strategic methods and have a broad impact. Perumda can act as a driving force for the local economy by creating new jobs, increasing regional income, and expanding the local economic base. With the operation of Perumda, various economic sectors such as trade, industry and services can develop more rapidly.

References

Ali, F., & Muhidin, N. (2012). Hukum Tata Pemerintahan. Refika Aditama.

Arthur J. Gallagher. (2005). 2005 | Annual Report.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan. (2022). Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka.

Barragán, S., & Usher, J. (2009). The role of multinationals in the host country: Spillover effects from the presence of auto car makers in Mexico. Contaduría y Administración, 228(November), 83–104.

David, F. R. (2017). Strategic Management: Concepts and Cases. Prentice Hall. https://doi.org/10.2307/j.ctt1t891zp.14

Islamy, M. I. (2001). Agenda Kebijakan Reformasi Negara. Jurnal Administrasi Negara, Unibraw Malang, Vol 02.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. (2004). Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Moenir, H. A. S. (2008). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (8th ed.). Bumi Aksara.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. In Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5533.

Peraturan Daerah Bupati Bengkulu Selatan. (2020). Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Peraturan Daerah Bupati Bengkulu Selatan. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (1986). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 46 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan Daerah Tingkat II Bengkulu Selatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (1959). Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) Dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (1999). UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Porter, M. E. (1991). Book Review: The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review, 17(1), 213–215. https://doi.org/10.1177/014920639101700113

Sinambela, L. P., Rochadi, S., Ghazli, R., Setiabudi, A., Bima, D., & Syaifuddin. (2010). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi (5th ed.). Bumi Aksara.

Subekti. (1984). Pokok-Pokok Hukum Perdata. PT Intermesa.