URGENSI PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA MENURUT PERSPEKTIF WELFARE STATE DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.108Keywords:
Negara Kesejahteraan, Jaminan Hak, Peran NegaraAbstract
Konsep negara kesejahteraan adalah suatu konsep dimana negara berperan penuh dalam proses menuju kemakmuran, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi setiap warga negara dengan mengutamakan upaya-upaya yang mendukung terselenggaranya jaminan pemenuhan hak-hak serta pendukung bagi pelaksanaan kewajiban bagi setiap orang dalam suatu negara berdasarkan aturan. -peraturan yang telah disetujui dan diresmikan oleh Pemerintah. Negara yang menganut konsep kesejahteraan mendambakan kehidupan yang sejahtera dengan menggunakan tanggung jawab penuh untuk memenuhi, melindungi dan mengutamakan kepentingan warganya dengan memberikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Tindakan tersebut dapat dilaksanakan dengan memberikan berbagai pelayanan publik, pendampingan, pencegahan dan perlindungan terhadap pelanggaran sosial yang sering terjadi di lingkungan negara. Untuk mewujudkan negara yang berbasis Welfare State dengan menata kembali pola kehidupan masyarakat, diperlukan beberapa syarat, yaitu: (1). Warga negara; (2). Demokrasi penuh; (3). sistem hubungan industrial dengan aliran modern; (4). Perluasan hak atas Pendidikan. Oleh karena itu, pemenuhan keempat syarat tersebut harus selalu ditinjau ulang agar implementasi kebijakan pemerintah di berbagai bidang dapat berjalan secara melembaga. Sebagai negara yang menganut Konsep Welfare State, Indonesia tentunya menggunakan kekuasaan negara untuk menerapkan berbagai aturan yang dibuat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan mendorong peran pemerintah dan lembaga negara untuk menjaga dan menjamin hak-hak masyarakat secara lebih menyeluruh sehingga tercipta pemberdayaan manusia untuk mendukung konsep Welfare State.
References
Hadiyono, V. “Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan
Tatangannya.” Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan 1, no. 1 (2020): 23.
Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1985),h.2-3
Miftachul huda, 2009, Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 73
Sukarno, B., & Hadi, A. S. (2005). Pancasila dalam tinjauan historis, yuridis, dan filosofis: kumpulan rangkuman berbagai karya tulis tentang pendidikan Pancasila sebagai bahan ajar di perguruan tinggi. Sebelas Maret University Press.
Kranenburg, R. dan Tk. B. Sabaroedin. 1989, Ilmu Negara Umum. Cetakan Kesebelas.
Jakarta: Pradnya Paramita
Wijaya, A. (2022). Hukum Jaminan Sosial Indonesia. Sinar Grafika
Alfitri, A. (2016). Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jurnal Konstitusi, 9(3), 449-472.
Effendi, W. R. (2017). Konsep Wellfare State Di Indoneisa. Jurnal Trias Politika, 1(1).
Sekretaris Negara RI. “UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.” Jdih BPK RI (2004): 1–45.
Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.”. Jakarta, RI.
Indonesia, P. I. (2015). Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Indonesia, S. N. R. (2009). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
Dotulong, I. (2016). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari UU No. 2 Tahun 2012. Lex Crimen, 5(3).
