Kewenangan Pemerintah Desa dalam Menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai Instrumen Hukum Administratif dalam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Teori Atribusi Delegasi dan Kepastian Hukum

Authors

  • Aslan Noor Universitas Singaperbangsa Karawang
  • David Auriel Pakpahan Universitas Singaperbangsa Karawang
  • Syakira Hilwa Universitas Singaperbangsa Karawang
  • KMS Bintang Yustisia Saputra Universitas Singaperbangsa Karawang
  • Muhammad Zaidan Firdaus Universitas Singaperbangsa Karawang

DOI:

https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i3.2669

Keywords:

Village Head Regulations, Discretionary Authority, Legal Certainty, Village Governance, Public Participation

Abstract

The village is the lowest level of government with the authority to manage local community affairs and implement national policies in accordance with Law No. 3 of 2024 on Villages. In practice, the government adheres to the principle of decentralization, whereby each region has broad autonomy to manage its own affairs through the enactment of village regulations. The issues examined include the legal status of Village Head Regulations within the hierarchy of legislation, coordination mechanisms between the Village Government and the Village Consultative Body during Village Assemblies, and the implementation of beneficiary criteria in ensuring legal certainty and social justice. This study employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources. The theoretical frameworks utilized include the Theory of Attribution and Delegation, Hans Kelsen’s Theory of the Function of Power, and Gustav Radbruch’s Theory of Legal Certainty. The research findings indicate that Village Head Regulations possess legal validity under Article 8 of Law No. 12 of 2011, with their authority derived from Law No. 3 of 2024. The mechanism for their formulation involves a Village Assembly that includes the Village Consultative Body and community representatives; however, there remains a risk that this process could devolve into a mere procedural formality. The implementation of beneficiary criteria has sought to achieve distributive justice through tiered verification, but lacks measurable parameters, potentially leading to subjectivity. This study recommends strengthening substantive parameters, optimizing oversight functions, and improving the quality of community participation.

References

Aris Munandar, Teori dan Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Bengkulu: Zigie Utama, 2022), hlm. 3

Gustav Radbruch, Legal Philosophy, (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 89.

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 124.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 5.

Indonesia, Undang-Undang tentang Desa, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024.

Indonesia, Undang-Undang tentang Desa, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024.

Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 8.

Kedesa.id, “4. Asas Pengaturan Desa,” Wiki Kedesa, 14 Juni 2016, https://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/asas-pengaturan-desa/.

Lia Sartika Putri, ”Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And Issuance Of Village Regulation” Jurnal Legilasi Indonesia, hal. 162

Marshelly J. Poluan, “Kedudukan Peraturan Desa dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” Lex Administratum 11, no. 4 (Juli 2023): hlm.6

Pemerintah Desa Sukatani, “Keputusan Kepala Desa Sukatani Nomor: 188/ Kpt-12 /Ds/2024,” diakses pada 20 Maret 2026. https://desasukatani.id/peraturan-desa

Pemerintah Desa Sukatani, “Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Sukatani”, diakses pada 20 Maret 2026. https://desasukatani.id/peraturan-desa

Pemerintah Desa Sukatani, “Peraturan Kepala Desa Sukatani Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) Tahun 2026”, diakses pada 20 Maret 2026. https://desasukatani.id/peraturan-desa

Pemerintah Desa Sukatani, “Peraturan Kepala Desa Sukatani Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) Tahun 2026”, diakses pada 20 Maret 2026. https://desasukatani.id/peraturan-desa

Septiana dkk., “Analisis Pembentukan...”, hlm. 5

Shinta Septiana dkk., “Analisis Pembentukan Peraturan Desa dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum Indonesia,” Jurnal Media Akademik 2, no. 5 (Mei 2024): hlm. 3

Tri Jata Ayu Pramesti, “Kewenangan Atribusi dan Delegasi dalam Pembuatan Perda,” Hukumonline, 11 Februari 2022, https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-atribusi-dan-delegasi-dalam-pembuatan-perda-lt62063458e774b/.

Tri Jata Ayu Pramesti, “Pengertian Atribusi, Delegasi, dan Mandat,” Hukumonline, 31 Oktober 2016, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/.

Downloads

Published

2026-06-30

How to Cite

Aslan Noor, David Auriel Pakpahan, Syakira Hilwa, KMS Bintang Yustisia Saputra, & Muhammad Zaidan Firdaus. (2026). Kewenangan Pemerintah Desa dalam Menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai Instrumen Hukum Administratif dalam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Teori Atribusi Delegasi dan Kepastian Hukum . Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 4(3), 445–459. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i3.2669

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.