| .: verify LOA APJI :. |
 |
| .: akreditasi :. |
 |
| .: e-ISSN :2987-8632 :. |
 |
| .: p-ISSN :2987-8624 :. |
 |
| .: Kebijakan & Prosedur :. |
| Tim Editorial |
| Tim Reviewer |
| Focus and Scope |
| Peer Review Process |
| Publication Ethics |
| Author Guidelines |
| Open Access Policy |
| Archive Policy |
| Open Access Statement |
| Policy of Screening for Plagiarism |
| Journal License |
| Author Fees |
| Indexing |
| .: Informasi :. |
| For Readers |
| For Authors |
| For Librarians |
| .: Alat Bantu :. |
 |
 |
 |
| .: Visitors :. |
Vol. 1 No. 2 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA; dengan e-ISSN : 2987-8632, p-ISSN : 2987-8624 adalah jurnal yang diterbitkan oleh prodi Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat. Jurnal ini terbit 1 tahun 4 kali (Maret, Juni, September dan Desember).
Published:
2023-07-06
##section.default.title##
-
KEBEBASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DI PENGADILAN
DOI :
https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409
- pdf Views: 1958 times | Download : 5137 times
-
Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Horizontal Directional Drilling (Hdd) di Kabupaten Gresik
DOI :
https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.440
- Pdf Views: 455 times | Download : 642 times
-
Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Memberi Upah Kepada Pekerjanya Dibawah Ketentuan Upah Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Kasus PT. Lapisan Seribu Warna Cabang Surabaya)
DOI :
https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.441
- pdf Views: 1573 times | Download : 1140 times
-
Penyelesaian Wanprestasi Kredit Multiguna Dengan Jaminan Surat Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di BPR Surasari Hutama Cabang X)
DOI :
https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.443
- pdf Views: 516 times | Download : 534 times
-
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Oleh Dinas Sosial Kabupaten Lingga Dalam Perspektif Sustainable Development Goals
DOI :
https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.448
- pdf Views: 747 times | Download : 534 times
-
Efektivitas Pendamping Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bumdes Di Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan
DOI :
https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.459
- pdf Views: 594 times | Download : 580 times
-
Analisis Hukum Terhadap Rencana Pembuangan Limbah Nuklir ke Laut Pasca Terjadinya Gempa Bumi dan Tsunami di Jepang
DOI :
https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.491
- pdf Views: 2655 times | Download : 3839 times
-
Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Daya Tarik Wisata Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Lingga Tahun 2022
DOI :
https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.499
- PDF Views: 379 times | Download : 376 times
-
Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Yang Melakukan Kealfaan Dalam Tindakan Diskresi Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas
DOI :
https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.560
- PDF Views: 394 times | Download : 1054 times
-
Problematik Pengaturan Pembatalan Peraturan Desa
DOI :
https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.574
- Pdf Views: 441 times | Download : 306 times
-
Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa dalam Tinjauan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan
DOI :
https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.577
- Pdf Views: 468 times | Download : 630 times
-
Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak
DOI :
https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.592
- pdf Views: 1300 times | Download : 1816 times
-
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama di Tinjau dari Ketentuan Pasal 340 KUHP ketentuan Pasal 340 KUHP
DOI :
https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.1507
- PDF Views: 489 times | Download : 611 times
- PLAGIARISME Views: 489 times | Download : 49 times
-
Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyadapan Komunikasi Ilegal: Perspektif Hak Privasi dan Ius Constitutum
DOI :
https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.2482
- pdf Views: 89 times | Download : 7 times
