Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyediaan Air Bersih di Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Ditinjau dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Authors

  • Rosalia Maria Bota Universitas Nusa Cendana
  • Saryono Yohanes Universitas Nusa Cendana
  • Hernimus Ratu Udju Universitas Nusa Cendana

DOI:

https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.903

Keywords:

Duties, Authority, Village Government, Clean Water Supply

Abstract

The purpose of this research is to analyze the implementation of the duties and authorities of the Village Government in the provision of clean water in Lusilame Village and Nuba Atalojo Village, Atadei Sub-district, Lembata Regency as viewed from Law No. 6 of 2014 concerning Villages. The research method used in this research is Empirical research. The location of this research was Lusilame Village and Nuba Atalojo Village, Atadei District, Lembata Regency. The type of data used in this research is qualitative data. The data used in the research based on the relevance of the source data, namely primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were carried out by interview, observation, and literature/documentation studies. Data processing techniques in this study include editing, coding, and tabulation. The result of this research is that the implementation of the duties and authority of the Lusilame Village government in implementing development related to the provision of clean water is still less than optimal. As for Nuba Atalojo Village, in carrying out its duties and authorities, the government has tried its best so that the community can be helped by the existence of boreholes even though it is still difficult during the dry season. In terms of Law No. 6/2014 on Villages, the governments of Lusilame Village and Nuba Atalojo Village have also been effective in planning, implementing and monitoring because they include the village community, although only some people have the willingness to be involved. There are 3 main factors that inhibit the duties and authority of the village government in providing clean water, namely, the first is the availability of funds, human resources, and community participation.

References

Abdurrahman Fatoni. 2011. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka Cipta.

Adi Fahrudin. 2011. Pemberdayaan Partisipasi & Penguatan Kapasitas Masyarakat. Bandung; Humaniora.

Agus Candra. Analisis Sistem Pengelolaan dan Distribusi Air Bersih (UPTD-PAB) Terhadap Masyarakat Kota Teluk Kuantan. JPS Volume 2 Nomor 1, Februari 2020.

Alwi Wahyudi. 2012. Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Andi Sri Rezky Wulandari. Pengelolaan Sumber Daya Air di Indonesia: Tata Pengurusan Air dalam Bingkai Otonomi Daerah. Volume 6, Edisi III, Oktober-November 2019.

Bachtiar. 2018. Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: UNPAM.

Bambang Waluyo.2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta; Sinar Grafika.

Davis, Keith. 2000. Perilaku Dalam Organisasi. Edisi ketujuh. Jakarta: Erlangga.

Erni Irawati. Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Vol. 2 No.2, Juli 2021.

Huda,Ni’matul. 2015. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press.

Indarto. 2010. Hidrologi: Dasar Teori dan Contoh Aplikasi Model Hidrologi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Moh Pabundu Tika. 2005. Metode Penelitian Geografi.Jakarta: Bumi Aksara.

Nomensen Sinamo. 2014. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Permata Aksara.

Nuring S. L. 2013. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Siaga di Desa Bandung Kecamatan Playen. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol.1, No 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6

Peter Mahmud Marzuki.2007. Penelitian Hukum. Jakarta; Penerbit Kencana.

Purnomo, Joko. 2016. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Infest.

Ridho Agung Ibadi. Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Air Bersih Di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi. Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Rudy. 2022. Hukum Pemerintahan Desa. Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja.

Sabian Utsman. 2013. Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research). Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Setyaningtyas Rusdiana. 2021. Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum (PPAM). Jawa Timur: PT Sakti Digital Kreasi.

Siagian. 2012. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudi. 2003. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiharto. 1993. Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat. Tanjung Karang: SPPH.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta,CV.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta; Citra Utama.

Syarifin pipin. 2010. Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.

Tri Adi Sumbogo, Reney Aquino Lensun, Manurung Genhard. 2014. Air Bersih dan Sanitasi, Jakarta: Amerta Publishing.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No.75, 1959

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

Widjaja. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zudan Arif Fakrulloh. 2014. Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif. Jakarta: cetakan pertama, Raja Grafindo.

Downloads

Published

2023-12-16

How to Cite

Rosalia Maria Bota, Saryono Yohanes, & Hernimus Ratu Udju. (2023). Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyediaan Air Bersih di Desa Lusilame dan Desa Nuba Atalojo Kecamatan Atadei Kabupaten Lembata Ditinjau dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 2(1), 216–230. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.903

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.