Darurat Perlindungan Kaum Difabel Korban Kekerasan Seksual
DOI:
https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1584Keywords:
Disabled People, Disabilities, Victims of Sexual ViolenceAbstract
This article discusses the issue of disabled people as victims of sexual violence and how the law in Indonesia protects disabled people. The number of disabled people in Indonesia has increased from year to year. This triggers the vulnerability of disabled people as victims of sexual violence because of the physical, mental and social barriers they have. Persons with disabilities are among the parties who have the right to obtain legal assistance under the law. Even though there are laws that regulate the protection of disabled people, in reality there are still victims of sexual violence against disabled people who are neglected. This proves that there are still many challenges in providing legal assistance to crime victims with disabilities. Normative juridical research method with a statutory approach. The importance of states in providing the necessary resources and training for legal aid agencies to support victims with disabilities, to ensure that victims with disabilities are aware of their legal rights, and to ensure that law enforcement officers are trained to handle cases involving victims with disabilities disability. So that people with disabilities can feel justice and security in living their lives in this legal country, Indonesia.
References
Artikel Jurnal
Alfan Alfian. “Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan.” FIAT JUSTICIA: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 4 (2015): 631.
Arif Maftuhin. “MENGIKAT MAKNA DISKRIMINASI: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas.” INKLUSI: Journal of Disability Studies Vol.3 No.2 (Juli 2016): 139–62. https://doi.org/10.14421.
Dini Widinarsih. “PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA: PERKEMBANGAN ISTILAH DAN DEFINISI.” JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL vol.20 No.2 (Oktober 2019): 127–42.
Riska Maulida, Dahlan, dan M. Nur Rasyid. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu Dalam Perjanjian Kerja.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 18, no. 4 (2016): 337.
Maulana Haqin Azali dan Nelvitia Purba. “Perlindungan Hukum Dalam Aspek Pidana Terhadap Difabel Yang Menjadi Krban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pakam).” Nerasa Keadilan 1, no. 1 (2022): 39.
Buku Teks
Choky R. Ramadhan, Fransiscus Manurung, dan Adery A. Saputro. “Difabel dalam Peradilan Pidana.” Universitas Indonesia, 2016.
Jihan Kamilla Azhar, Eva Nuriyah Hidayat, dan Santoso Tri Raharjo. “Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban,”, 82–91.
Laili Nur Anisah, Adlia Nur Zhafarina, Arini Robby Izzati, Irmaningsih Pudyastuti, Betty Noviana Kusumawaty, Erna Magdalena, Joko Sutriswanto, Kiki Ayu Septiyani, Susi Handayani, dan Suwarti. Catatan Tahunan Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas Tahun 2022. Yogyakarta: Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak, 2022.
Peraturan Yang Terkait
“Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas,”.
Pasal 28 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pasal 3, 5 dan 41 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 5 dan 23 UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pasal 8, 9, 11, 12, 13 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksebilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144).
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Sumber dari internet dengan nama penulis
Pito Agustin Rudiana. “Dari 29 Kasus Kekerasan Terhadap Difabel, Tiada yang Dipidana,” 2020. https://difabel.tempo.co/read/1294353/dari-29-kasus-kekerasan-terhadap-difabel-tiada-yang-dipidana.
Tratama Helmi Supanji. “Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia.” Pendidikan, 2023. https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia.
