Implikasi Pemekaran Wilayah Kecamatan terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur
DOI:
https://doi.org/10.55606/jass.v6i2.1980Keywords:
Implications, Regional Expansion, Public ServicesAbstract
This research aims to find out and analyze the implications of the expansion of sub-district areas on public services in Congkar District, East Manggarai Regency. This research is an empirical legal research supported by a socio-legal approach, a legislative approach and a conceptual approach using primary data and secondary data that are analyzed qualitatively descriptively. The results of the study show that (1) the expansion of Congkar District from Sambi Rampas District has had a real positive impact in the fields of administrative services, health, education, and infrastructure (2) the factors that hinder public services in Congkar District, East Manggarai Regency that hinder public services after the expansion are the factors of funds, infrastructure facilities and human resources.
References
Agus Dwiyanto. Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada Press,
Ahmad Irfan, Dampak Pemekaran kecamatan Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan (Skripsi, Universitas Lampung, 2017).
Andewi Suhartini, ”Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi”, Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: (Makassar: Vol 10, No 1, 2007).
Braselia Agusta Deliyanti Elu, Implikasi Pemekaran Desa Fatunisuan Kabupaten Timor Tengah Utara Terhadap Pelayanan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, (Skripsi, Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023).
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke Delapan Belas Edisi IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
Fajlurrahman Jurdi. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Kencana, 2019.
Ilham Mirzaya Putra. Pengembangan Wilayah. Medan: CV. Prokreatif, 2023.
M. Eza Helyatha Begouvic. (2022). Hukum Pemekaran Wilayah Dalam Kajian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Pemekaran Kabupaten Musiwaras Utara). Bogor: Guepedia.
Marbun, S,F. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: FH UII Press, 2013
Mashur Hasan Bisri, Bramantyo Tri Asmoro, Etika Pelayanan Publik di Indonesia. Journal of Governance Innovation, 2019.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kecamatan Kota Komba Utara, Kecamatan Lamba Leda dan Kecamatan Congkar Dalam Wilayah Manggarai Timur.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73. Tambahan Lembar Negara Nomor 6206. Jakarta : Sekretariat Negara
Roy Marthen, Moonti Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistemketatanegaraan Di Indonesia, Jurnal Ilmiah : (Vol 19, No.2, November 2017)
Saryono Yohanes, dkk, ”Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/23 Terhadap Pembangunan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”. 2024.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587. Jakarta: Sekretariat Negara
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembar Negara Nomor 5038. Jakarta: Sekretariat Negara
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
