Kekuatan Hukum Kartu Bpjs Kesehatan Sebagai Syarat Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah

Abstract

Peralihan hak atas tanah merupakan perpindahan suatu hak atas tanah yang dimiliki oleh subjek hukum kepada subjek hukum lainnya yang dilakukan dengan tata cara yang sistematis yang telah diatur untuk mencapai kepastian hukum yang diinginkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli. Supaya hak atas tanah beralih dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka diperlukan suatu perbuatan hukum lain yakni berupa penyerahan yuridis (balik nama). Sejak tanggal 1 Maret 2022 syarat permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dilengkapi dengan fotocopy Kartu BPJS Kesehatan dengan dikeluarkannya Surat Dirjen PHPT Kementrian ATR/BPN Nomor: HR/02/153-400/II/2022, sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pembeli tanah harus sudah terdaftar jaminan kesehatan program pemerintah Indonesia dan merupakan peserta aktif. Ada ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan peralihan hak karena jual beli dengan diterbitkannya Surat Dirjen PHPT ATR/BPN No.HR.02/153- 400/II/2022 khususnya angka ke 2 (dua) dan ke ke 3 (tiga). Secara yuridis normatif Surat Dirjen PHPT ATR/BPN No.HR.02/153-400/II/2022 khususnya angka ke 3 (tiga) tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, dan akibat hukumnya syarat kartu BPJS Kesehatan tidak mengikat bagi seseorang yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran perlaihan hak walaupun tidak dilengkapi dengan Kartu BPJS Kesehatan. Tetapi secara implementif mempunyai kekuatan hukum yang kuat karena produk dari pendaftaran peralihan hak karena jual beli berupa sertifikat hak atas tanah belum bisa diambil apabila tidak dilengkapi dengan Kartu BPJS karena belum sebagai peserta BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan badan atau perusahaan asuransi yang menyelenggarakan perlindungan kesehatan bagi pesertanya. Pembentukan BPJS Kesehatan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menangani jaminan sosial di bidang kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.