Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Yang Masih Di Kuasai Dan Di Tempati Oleh Pensiunan Kehutanan
(Studi Kasus :Jl Jaksa Agung Supraptop Kota Gorontalo )
DOI:
https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.590Keywords:
Assets, Land, GorontaloAbstract
The purpose of this research is to find out the management of the assets of the Gorontalo provincial government in the form of land and buildings that are controlled and occupied by the community and to find out the factors that cause these assets to be controlled. The research method used in this research is empirical.The results of the study found that the management of the assets of the Regional Government of the Gorontalo Province in the form of land and buildings owned and occupied by the community has not gone well, because until now the land that is still occupied by retirees from the Ministry of Forestry of North Sulawesi Province has not met a common ground, because the pensioners still stayed despite attempts at negotiation and even being given an order to vacate the location. This is also constrained by the absence of clear regulations to deal with this, because retirees ask for funds to build houses elsewhere. While the factor that causes these assets to be controlled is the absence of clear regulations as a guideline for solving problems, then the location factor is the place was delegated from the North Sulawesi government and the administrative process was not managed properly by the Gorontalo Province, finally the economic factor, because the retiree does not have the budget to build another house elsewhere if he has to leave the place.
References
Achmad Santosa, The Right to A Healthy Environment: International Law Perspective, Indonesia Journal of International Law, Volume 2, Nomor 2, 2005
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, 2011, Sinar Grafika, Jakarta
Aras Aira, “Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah,” Jurnal Penelitian Social Keagamaan Vol.17 (2014)
Bazar Harahap, dan A, Nawangsih Sutardi, Hak Azasi Manusia Dan Hukumnya, Edisi Baru, Cetakan Kedua, Penerbit Pecirindo, Jakarta,2010
Boedi Harsono, Reformasi Pengurusan Hak dan Pendaftaran Tanah Sistematis Sebagai Upaya Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan dan Manajemen Terpadu, dalam Kumpulan Semnar nasional Studi Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan.STP, 1997
Burhanudin, Manajemen Aset Daerah, Pusdiklatnas BPKP, Edisi Pertama, Bogor, 2009
Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, PT. Fokus Media, Jakarta, 2010
Deissy Mokodompit, Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Jurnal Tesis. 2017
Delly Mustafa, Birokrasi Pemerintahan Edisi Revisi, Alfabeta, Bandung, 2010
Doli D. Siregar, Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO’s pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah, Pt. Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI, Jkarta 2004
Duadji, Good Governance dalam Pemerintah Daerah. Mimbar, Vol. 28, Nomor, 2, 2012, 201-209
Esduo Ramadhano Labasido Dan Darwanis, Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dpkad) Provinsi Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4, No. 2, (2019)
Https://Www.Kompas.Com/Sains/Read/2022/06/08/200500523/Sejarah-Dan-Asal-Usul-Nama-Gorontalo-Hulua-Lu-Tola-Hingga-Hulontalangi?Page=All#Page2.
Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614
Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim.. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenadamedia Group, Depok, 2018
Kurniawan, Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singing, 2016
M. Yusuf, 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Tebaik, Cetakan Kedua. Salemba, 2011
M. Yusuf, 8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pegelolaan Keuangan Daerah Terbaik, Salemba Empat, Jakarta, 2013
Montayop, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boven Digoel). Universitas Cendrawasih. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, 2014
Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003
Muhammad Yusuf, Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah, Salemba Empat, Jakarta, 2010
Mustika Rasyida, Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Padang. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Jurnal ABIS Magister Akuntansi FEB UGM, ISSN: 2302-1500 Vol.1 Agustus 2012
Nirwan Yunus, Konsep Pembaharuan Hukum Agraria Sesuaiamanat Ijud 1945, Jurnal Legalitas Volume 2 No.I, Feb 2009
Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, BadanPenerbit Kristen, Jakarta, 1970
Panggabean, M S. Manajemen Sumber Daya Manusia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002
Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, Page: 120-138.
Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 72 Tahun2017 . Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Gorontalo
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
R. La Porta “ Investor Protection and Corporate governance” Jurnal Of financial Economics 58 (1 January) 2000
Rizkie Sari Indah Safitri, “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07,” Ilmu Dan Riset Akuntansi 06, no. 07 (2017): 1–13, http://www.albayan.ae.
Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer. PT Rusli Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007
Satjipto Rahardjo , Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum.
Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar lampung:Universitas lampung, 2007
Waode Adriani Hasan et al., “SISTEM PENGELOLAAN ASET TETAP PADA” 2, no. April (2019),
Yarni, Meri dan Latifah Amir. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar
Yasin, Fadillah Putra, and Oscar Radyan Danar, “Manajemen Barang Milik Daerah Berbasis Kemitraan Dalam Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah,” Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 6, no. 2 (2021): 147–55, https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i2.4914.
Yevi Dwitayanti and Hafni Zahara, “Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Bkkbn Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Psap No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap,” Jurnal Bisnis Darmajaya 4, no. 1 (2019): 81–96.
Zamroni Abdussamad, Sistem Peradilan Pidana Dalam Pembumian Hukum, Jurnal Inovasi, Volume 6, Nomor 4, Desember 2009, Hlm. 70-81
