Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Sengketa Finance di Kota Gorontalo
DOI:
https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.576Keywords:
Settlement, Dispute, ConsumersAbstract
A situation that is very unbalanced between consumers and business actors is a big potential that can lead to disputes between consumers and business actors. The government has issued laws that regulate consumer protection, in particular Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The goal is to provide protection to consumers. This research is intended to: (1) to find out the role of the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in resolving Finance disputes (2) to find out what are the obstacles faced by the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) in resolving Finance disputes. This research uses the type of empirical legal research, using a literature approach and research in the field. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials.The results of the study show that first, the Gorontalo City Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) has carried out its role, totaling 11 (eleven) of which is resolving consumer disputes in 3 (three) ways, namely mediation, conciliation and arbitration, opening consultations on consumer protection, if there is a violation the Consumer Protection Act (UUPK) the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is required to report to investigators, the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is required to receive complaints in writing or in writing, the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) is tasked with conducting inspections and research related to consumer disputes, BPSK summons business actors suspected of violating the Consumer Protection Act (UUPK), the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) has the right to present expert witnesses, witnesses or someone who is deemed to know of violations of the Consumer Protection Act (UUPK), examine the truth evidence, ascertaining whether or not there is a loss on the part of the consumer. The second research result is, What obstacles are faced by BPSK Gorontalo City in resolving Finance disputes in Gorotanlo City, these obstacles are divided into two parts, namely Internal and External. For internal ones, there is an inclusion of a standard clause, asking for help from investigators to summon business actors who do not want to attend invitations from the Gorontalo City Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), finally, financial constraints, namely the Gorontalo City Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) still cannot manage their funds in grants (self-managed).
References
BUKU:
Arto, Mukti H.A. 2017. Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan. Kencana: Jakarta. Hal. 35.
Arwildayanto, Nina Lamatenggo, dkk. 2017. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: Widya Padjajaran. Hal. 6.
Djamali, Abdoel. 2006. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 3.
Edi, Fandi Rosi. 2016. Teori Wawancara Psikodiagnostik. Yogyakarta: Penerbit Leutiko Prio. Hal. 3.
Efendi, Taufiq. 2013. Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi. Jakarta: Konstitusi Press. Hal. 43.
Haris, Abd. Hamid. 2017. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Makassar: Sah Media. Hal. 3.
Kolopaking, Anita D. A. 2013, Asas Itikat Baik Dalam Penyelasaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitras. Bandung: PT Alumni. Hal. 39
Kristiyanti. 2018. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 4
Maryanto. 2019. Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK. Semarang: Unisulla Press. Hal. 36
Pompian, Michael. 2014. Behavioral Finance and Wealth Management. Canada: Second edition. Wiley. Hal. 11.
Miru, Ahmadi. 2001, Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo.
Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2017, Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Muthiah, Aulia. 2021. Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomis Syariah. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Hal. 59.
Nasution, Az. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengatar). Jakarta: Diadit Media. Hal. 22.
Nugroho, Susansti Adi. 2011. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. Jakarta: Kencana.
Nurdin, Ismadi dan Sri hartati. 2019. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. Hal. 201.
Raharjo, Satjipto. 2009. Penegekan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 12.
Rosmawati. 2018. Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana. Hal. 108.
Sadalia, Isfensti dan Novi Andrani Butar-butar. 2016. Perilaku Keuangan: Teori dan Implementasi. Medan: Pustaka Bangsa Press. Hal. 5.
Shofie, Yusuf. 2003, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum. Bandung: Citra Aditnya Bakti. Hal. 23.
Sinabalok, Janus. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 195.
Suparmono, Pambayun Kinasih, dkk. 2018. Keuangan Berbasis Perilaku. Yogyakarta: ANDI. Hal. 42.
Zaeni, Sudiarto Asyhadie. 2004 Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 27.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hal. 217.
Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 15.
JURNAL:
Antouw, Billy Christian 2015. Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Pelaku Usaha dan Konsumen. Lex Privatum. Vol. III. No. 1. Jumlah Hal. 171-179.
Atuti, Hesti Dwi. 2015, Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Jurnal Mimbar Justitia. Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember. Hal. 572-591.
Bustamar. 2014-2017, Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi, Jurnal Ilmiah Syariah Vol 16, IAIN Batusangkar, hal 185.
Bustomi, Abuyazid. 2018, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen, Jurnal Ilmiah, Vol. 16, No. 2, Jumlah Hal. 154-166.
Harapap, Pardamean. 2018. Hambatan-hambatan Proses Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Belum Dapat Berjalan Secara Efektif (Studi Kasus BPSK Kabupaten Tangerang). Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 15. No. 2. Jumlah Hal. 181-193.
Haryani, Anik Tri, dkk, 2020, Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Kosumen, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 6 No. 2, Jumal Hal. 48-54.
Helmi, Hanum Rahmania. 2015. Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam memutuskan Sengketa Konsumen Di Indonesia. Jurnal Hukum acara Perdata. Vol. 1. No. 1. Januari-Juni. Hal. 77-89.
Kusumaningrum, Anggraeni Endah. 2013, Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Upaya Perlindungan Konsumen (BPSK) Kota Serang, Adjukasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, Jumlah Hal. 21-42.
Purnomo, Singgih, Aris Prio Agus Santoso, dkk. 2021. Klausula Baku Dalam Perspektif Perjanjian Dagang. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP). Vol. 5, No. 4. Jumlah Hal. 1105-1112.
Rahman, Arif. 2018, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang, Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum,Vol. 2, No.1, Jumlah Hal. 21-42.
Sitompul, Superry Daniel, Januari Siregar. 2014, Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terkait Good Governance (Studi Kasus di BPSK Kota Medan), Jurnal Mercatoria, Vol. 7, No. 2, Jumlah Hal. 208-221.
Wahyulina, Diah, Febry Chrisdanty, 2018, Penegakan Hukum Sengketa Konsumen Oleh BPSK Untuk Pencegahan Pelanggaran Hak Konsumen, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 5, No. 2, Jumlah Hal. 90-100.
Yuliska, Edwin. 2018. Permasalahan Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK. Jurnal Normative. Vol. 6 No. 2. Hal. 59-65.
PERUNDANG-UNDANGAN:
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Juncto Pasal 9 Ayat (2)
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020
Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001, LN No.105 Tahun 2001.
Keputusan Presiden No. 108. Tahun 2004.
Pasal 51 Ayat (1,2,3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tetang Perlindungan Konsumen.
Pasal 31 Kepmenperidag No.350/MPP/12/2001.
Pasal 28 Kepmenperidag No.350/MPP/12/2001.
Pasal 20 Ayat (1) dan Ayar (2) SK Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.
