Efektivitas Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Penanganan Kasus Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin (Non-Consensual Intimate Images) di Indonesia

Ramadhany Nasution

doi:10.55606/birokrasi.v4i1.2423

Authors

Ramadhany Nasution Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.55606/birokrasi.v4i1.2423

Keywords:

Gender Based, Legal Effectiveness, Non Consensual Intimate, Online Violence, Victim Protection

Abstract

The spread of Non-Consensual Intimate Images (NCII) has become one of the most damaging forms of technology-based sexual violence in Indonesia. Komnas Perempuan data consistently shows a year-on-year rise in gender-based online violence reports, while SAFEnet documented hundreds of NCII cases between 2017 and 2023. Before Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (TPKS Law) was enacted, Article 27 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) was the only legal basis for handling NCII — a provision that frequently revictimized survivors rather than protecting them. This study examines: (1) how NCII is regulated under the TPKS Law; and (2) the effectiveness of the TPKS Law in addressing NCII cases, analyzed through Lawrence M. Friedman's three-component theory of legal effectiveness: legal substance, legal structure, and legal culture. Normative legal research was applied using statutory, conceptual, and analytical approaches. The study finds that Article 14 of the TPKS Law provides a substantially stronger and more victim-centred legal basis than previous regulations. However, effectiveness is still hampered by inadequate law enforcement capacity, uneven availability of integrated service units (UPTD PPA), low survivor reporting rates linked to persistent stigma, and a pervasive victim-blaming culture. Law reform alone is insufficient; structural and cultural transformation must accompany it.

References

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.

Hiariej, E. O. S. (2022). Prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.

Institute for Criminal Justice Reform. (2022). Menanti keadilan bagi korban kekerasan seksual: Evaluasi implementasi awal UU TPKS. ICJR.

Komnas Perempuan. (2022). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2022. Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. (2023). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2023. Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. (2024). Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan 2024. Komnas Perempuan.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Prenada Media Group.

Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana (Edisi revisi). Rineka Cipta.

Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

SAFEnet. (2021). Laporan kekerasan berbasis gender online 2020. Southeast Asia Freedom of Expression Network.

SAFEnet. (2023). Laporan tahunan pemantauan kekerasan berbasis gender online 2022. Southeast Asia Freedom of Expression Network.

Saraswati, R. (2020). Hukum perlindungan anak di Indonesia. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Wahyuningtyas, S. (2021). Kekerasan berbasis gender online dan keterbatasan hukum positif Indonesia. Jurnal Perempuan, 26(2), 135–150. https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241