Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Kemayoran Kota Surabaya
DOI:
https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1181Keywords:
Implementation, Service, Citizenship AdministrationAbstract
The existence of citizenship administration service is quite crucial for a country, apart from being able to register data every resident in its territory, it is also influential to the further development plans. The aim of this research is to determine the conformity of the implementation of Kemayoran District service in accordance with George Edward III's theory and its effectiveness in serving the community. The chosen and implemented method in this research is descriptive qualitative with data acquisition techniques through interviews, field observasions, and documentation studies. The obtained data will be analyzed and processed by using several stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and data conclusion. The result of this research is the existence of the conformity of citizenship administration service implementation in accordance with George Edward III's theory and it is effectively implemented so as it obtain the high satisfaction from the community..
References
Fauzi, A. (2019). Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik. Spektrum Hukum, 16(1), 119. https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130
Hidayat, E. (2021). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. Soetomo Communication and Humanities, 2(1). https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165
Bahtiar, N. A. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 5(3), 1–14.
Cahyadi, A. (2016). Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good) Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya). JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 2(02), 479–494. https://doi.org/10.30996/jpap.v2i02.1004
Dewantari, N. A., & Kurniawan, I. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Surakarta. Jurnal Inovasi Penelitian, 2.
Febriyano, R., & Arif, L. (2023). Paradigma Good Governance Dalam Peningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan. Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis, 4, 645–662.
Harany, L. I., Muchsin, S., & Abidin, A. Z. (2019). Implementasi Pelayanan Publik Melalui Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinoyo (Sakdino) (Studi Pada Kantor Kelurahan Dinoyo di Kota Malang) (Vol. 13, Issue 5).
Harany, L., Muchsin, S., & Abidin, A. (2019). Implementasi Pelayanan Publik Melalui Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinoyo (Sakdino) (Studi Pada Kantor Kelurahan Dinoyo di Kota Malang). Jurnal Respon Publik, 13.
Jafar, M. (2019). Perwujudan Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah. Jurnal KAPemda – Kajian Administrasi Dan Pemerintahan Daerah, 14, 43–58.
Laary, Y., Tulusan, F. M. G., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Jurnal Administrasi Publik, 8, 60–67.
Lubis, N., & Mutia, H. (2018). Pengabdian Masyarakat Pemanfaatan Daun Sukun (Artocarpus altilis) sebagai Minuman Kesehatan di Kelurahan Tanjung Selamat- Kotamadya Medan. Journal of Animal Science and Agronomy Panca Budi, 3(1), 18–21.
Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. Jurnal Review Politik , 6(2).
Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik ( Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik). Kebijakan Publik Deliberatif, 1, 286.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perwali Kota Surabaya No 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya
Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (Sutoyo, Ed.; 2nd ed.). UNISRI Press. https://books.google.co.id/books?id=yrubEAAAQBAJ&dq=teori+implementasi+kebijakan+publik&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s
Rohman, N., Lestari, E., & Sufianti, E. (2021). Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Purwakarta. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 8(1), 130–141.
Romadhona, L. D., & Nawangsari, R. (n.d.). Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Kalimasada Bagi Masyarakat Di Kelurahan Margorejo. 1(2), 2964–2795. https://doi.org/10.556442
Setyarini, W. A. (2022). Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pengaduan Masyarakat Lapor Hendi Tahun 2021. Jurnal Riptek, 16(2), 90–96. https://doi.org/10.35475/riptek.v16i2.157
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Sutopo, Ed.). ALFABETA.
Sulaeman, Z., Mustanir, A., & Muchtar, A. I. (2019). Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwujudan Good Governance Di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. PRAJA, 7.
SYUKRON, A. (2019). Perancangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Desa Berbasis Website Pada Desa Winong. Bianglala Informatika, 7, 16–21.
Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2022). Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Diakses pada 9 Mei 2024 dari https://dispendukcapil.gresikkab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Widoyoko. (2022, October 27). Pentingnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan. Disdukcapil Balikpapan. Diakses pada 1 Mei 2024 dari https://capil.balikpapan.go.id/disdukcapil/indexartikel/5/detail#:~:text=Manfaat%20Dokumen%20Kependudukan%20%3A,kepentingan%20administrasi%20%26%20pelayanan%20publik%20lainnya
