Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kota Madiun Kelas 1A

Nindy Zaqiana Rifkasari; Subadi Subadi; Anik Tri Haryani

doi:10.55606/birokrasi.v4i3.2590

Authors

Nindy Zaqiana Rifkasari Universitas Merdeka Madiun
Subadi Subadi Universitas Merdeka Madiun
Anik Tri Haryani Universitas Merdeka Madiun

DOI:

https://doi.org/10.55606/birokrasi.v4i3.2590

Keywords:

Mediation

Abstract

Mediation is a dispute resolution method in which disputing parties engage a neutral third party as a mediator to help reach a peaceful agreement. This study examines the effectiveness of implementing mediation as an alternative civil dispute resolution method at the Class I-A Madiun District Court. Using normative legal research methods, which include statutory and conceptual approaches, this study shows that the effectiveness of mediation at the Madiun District Court is still relatively low, with a success rate of only around 7.51% from 2021 to 2025. Factors influencing the low success of mediation include low public understanding of mediation, the attitude of the parties involved who only follow formal procedures, and limited facilities. To improve the effectiveness of mediation, it is necessary to increase public understanding, provide more intensive mediator training, and improve mediation facilities in the courts. In addition, regulations need to be reviewed to provide sanctions for parties who do not carry out mediation in good faith, so that mediation can be an alternative dispute resolution that is more efficient and effective and reduces the burden of cases in the courts.

References

Achmad Ali, 2016, Mediating Justice: Pendekatan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 120-122.

Anjelika, I. S., Siswanto, H., & Fathonah, R. (2025). Efektivitas hukum dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian anak binaan dengan otopsi forensik. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 2(2), 146–157. https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1505

Clarissa, A., Roza, I. D. M., Susanti, A. N., Riani, D., & Salsabila, M. (2026). Efektivitas implementasi perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital pada marketplace di Indonesia. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 3(1), 158–168. https://doi.org/10.62383/humif.v3i1.2837

Duka, Y. F., Pello, J., & Amalo, H. (2024). Analisis putusan pengadilan tentang penegakan hukum terhadap pelaku orang biasa yang melanggar norma hukum kedokteran (Studi Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Kpg). Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 1(4), 60–75. https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i4.178

Dunggio, S. S., Dungga, W. A., & Abdussamad, Z. (2024). Pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam tragedi Kanjuruhan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, 1(2), 106–117. https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.138

Erman Rajagukguk, 2018, Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) dan Arbitrase di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 87-89.

H. Salim HS, 2013, Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase di Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

Lubdin, N. A. F., & Suryono, A. (2026). Analisis yuridis penggunaan akta perjanjian pra perceraian sebagai alat bukti pengadilan. Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 3(1), 160–170. https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v3i1.1564

Mawardi, L. S. M. (2024). Efektivitas model problem based learning dalam meningkatkan pemahaman fiqih siswa kelas XI MA Plus Anas Bin Malik Lekong Rembuk. Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah, 1(4), 1–11. https://doi.org/10.61132/hidayah.v1i4.797

Melati, D. P., & Setiadi, B. (2024). Efektivitas penerapan hukum acara pidana dalam menjamin keadilan bagi terdakwa dan korban. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 2(1), 135–146. https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.1031

Munir Fuady, 2003, Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 65-67.

Perundang – undangan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Purwanto, M. E. (2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap penjual kosmetik ilegal pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan di Kota Gorontalo. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 1(4), 213–227. https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.810

Safitri, V. N. M. I., & Soleh, M. (2024). Efektivitas peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian perkara non-litigasi di Desa Jarin. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 1(4), 128–138. https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i4.276

Sitohang, D., & Rahayu, M. H. S. (2025). Kekuatan hukum hasil mediasi dalam sengketa asuransi di BPSK: Tinjauan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2(6), 36–46. https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1289

Sudargo Gautama, 2004, Hukum Perdata Internasional Indonesia: Masalah Mediasi dan Arbitrase, Bandung: Alumni, hlm. 175-176.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa