JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE
type: channel
description: Journal Title: Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Initials: JASS Frequency: Januari dan Juli Print ISSN: 2828-6359 Online ISSN: 2828-6340 Editor in Chief: Dr. Nurasia Natsir, S.Hum.,M.Hum DOI: 10.55606 Publisher: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar Journal of Administrative and Sosial Science (JASS): ISSN: 2828-6359 (cetak), ISSN: 2828-6340 (online) adalah jurnal akses terbuka yang diterbitkan oleh jurnal LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar. Jurnal ini diterbitkan dua edisi per tahun yaitu Januari dan Juli, semua kebijakan dan proses publikasi dilakukan sesuai dengan standar nasional. Jurnal ini berfokus pada topik-topik berikut: antropologi, sosiologi, linguistik, politik, budaya, ekonomi, manajemen, manajemen bisnis dan administrasi publik. Jurnal ini menyediakan platform akademik bagi para profesional dan peneliti untuk menyumbangkan karya inovatif di lapangan. Jurnal ini memuat artikel-artikel asli dan lengkap yang mencerminkan penelitian dan perkembangan terkini baik dalam aspek teoretis maupun praktis dari masyarakat dan perilaku manusia. Jurnal ini terakreditasi SINTA 5 (Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 10/C/C3/DT.05.00/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2025) dimulai dari Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022 sampai Volume 8 Nomor 1 Tahun 2027.. Indexed by : Journal Sponsors and Partners :
publisher: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar
language: en-US
publication name: JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE
issn: 2828-6359
items: Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan terhadap Pelaku Pariwisata
items: Tinjauan Hukum Tentang Tindakan Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Berdasarkan Putusan Nomor 1261/Pid.B/2025/PN Lbp
items: Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Saham Selaku Penjual atas Pembatalan Akta Jual Beli Saham oleh Pengadilan
items: Liberalisme dan Hak Supir Angkot di Kota Medan
items: Analisis Yuridis Legalitas Perjanjian Perkawinan Pisah Harta sebagai Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami dan Istri dalam Proses Perceraian
items: Menganalisis Peran Advokat dalam Implementasi Keadalian Restoratif pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk Pemulihan Korban
items: Pengaruh Tingkat Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
items: Pengaruh Penggunaan Twitter Terhadap Keberanian Berkomunikasi Dakwah Pada Mahasiswa KPI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia Angkatan 2020
items: Potensi Kriminalitas dan Strategi Penanggulangannya di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur
items: Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Bidang Konstruksi dalam Pembangunan Gedung NTT Fair
items: Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur
items: Efektivitas Digitalisasi Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan
items: Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan RSI Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang
items: A Decade of Women’s Empowerment Research in Tourism: A Bibliometric Analysis (2014–2024)
items: Pendaftaran Tanah Atas Tanah Hak Milik sebagai Sarana Kepastian Hukum Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
items: Analisis Yuridis Tentang Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang Dilakukan oleh Jaksa dalam Praktik Peradilan
items: Implementasi Peran Kurator dalam Proses Kepailitan Pasca PKPU Berdasarkan Undang Undang Kepailitan No 37 Tahun 2004
items: Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Sertifikat Hak Atas Tanah yang Dikuasai oleh Pihak Ketiga Tanpa Hak
items: Praperadilan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Penyidikan
items: Peran Serikat Pekerja Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (FSPTI) dalam Membela Hak-Hak Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Kota Padangsidimpuan
items: Hambatan Penyerahan PSU Perumahan: Menilik Melalui Model Implementasi Kebijakan Ade Kearns & Louise Lowson di Kabupaten Sidoarjo
items: Peran NGO Sebagai Advocacy Broker Dalam Konservasi Lingkungan
items: Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Informasi Aset Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo
items: Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Tasik Bageur di Kota Tasikmalaya
items: Interferensi Bahasa Daerah terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Formal
items: Analisis Kebijakan Peningkatan Literasi Orang Tua Terhadap Anak Melalui Kelas Ibu Balita di Posyandu Flamboyan 3-4 Ulu
items: Pengelolaan Surat dalam Kegiatan Perkantoran di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau
items: Larangan Perkawinan Akibat Sumpah Babisiak di Nagari Lunto Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto dalam Perspektif Sadd-Aldzariah

Efektivitas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan terhadap Pelaku Pariwisata
type: item
description: This study aims to analyze the effectiveness of Law Number 10 of 2009 on Tourism in relation to tourism actors in Indonesia. The enactment of this law is intended to provide legal certainty, protection, and development opportunities for business actors, tourists, and the community in supporting sustainable tourism development. The research employs a normative-empirical legal method with statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature review and field observation to assess the extent to which the legal norms contained in the Tourism Law are implemented in practice. The findings reveal that the law has provided an important normative framework for the recognition of rights, capacity building, and protection of tourism actors. Nevertheless, structural challenges such as limited access to capital, low human resource competence, and the suboptimal implementation of legal protection and social security remain significant obstacles. Therefore, strengthening strategies are required through digitalization, training and certification, facilitation of MSMEs, and pentahelix synergy involving government, academia, business actors, communities, and the media. Through these measures, the implementation of the Tourism Law is expected to foster a tourism ecosystem that is competitive, inclusive, and sustainable at the local, national, and global levels.
creator: I Made Agus Setiawan
creator: Kadek Mery Herawati
creator: I Gusti Ngurah Aristiawan
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-05
publication date: 2026-01-05
volume: 7
number: 1
starting page: 01
ending page: 30
doi: 10.55606/jass.v7i1.2187

Tinjauan Hukum Tentang Tindakan Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Berdasarkan Putusan Nomor 1261/Pid.B/2025/PN Lbp
type: item
description: This study aims to analyze the legal review of the criminal act of aggravated theft based on decision number 1261/Pid.B/2025/PN Lbp. The method used is normative juridical law with a case approach. The results of the study indicate that the Panel of Judges at the Lubuk Pakam District Court stated that Wahyu Fahrezgi was legally and convincingly proven to have committed the crime of aggravated theft, as regulated in Article 363 paragraph (1) 3e and 5e of the Criminal Code. This crime was committed twice at night in the victim's workshop by damaging the door and taking many items which caused a loss of Rp. 25,000,000. In his considerations, the judge took into account the aggravating and mitigating elements, then sentenced him to two years in prison and decided to return the evidence to the victim. This study provides an overview of the application of criminal law related to aggravated theft and the judicial process that focuses on victim protection.
creator: San Mikael Sinambela
creator: Parlaungan Gabriel Siahaan
creator: Dewi Pika Lumban Batu
creator: Talita Sembiring
creator: Jahya Adiputra Simbolon
creator: Esra Natasya Br Sitepu
creator: Gadis Prasiska Sembiring
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-05
publication date: 2026-01-05
volume: 7
number: 1
starting page: 31
ending page: 39
doi: 10.55606/jass.v7i1.2189

Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Saham Selaku Penjual atas Pembatalan Akta Jual Beli Saham oleh Pengadilan
type: item
description: Share trading in limited liability companies that does not comply with the procedures for transferring share ownership under the Company Law may lead to legal disputes, particularly unpaid share transactions. This study examines the annulment of share sales by the court to protect the seller’s interests when the buyer defaults, based on Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The case analyzed is District Court Decision No. 6 K/Pdt.G/2017. Legal protection for sellers includes clauses concerning legal subjects and objects, price, payment methods, share transfer, and dispute resolution in accordance with Articles 1457 and 1513 of the Civil Code. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, analytical, and case approaches, the study concludes that default in share sale agreements may nullify ownership rights. Therefore, strict sanctions and legal remedies through the court are essential to safeguard shareholders’ rights.
creator: Nizar Nizar
creator: Dhoni Martien
creator: Amelia Nur Widyanti
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-05
publication date: 2026-01-05
volume: 7
number: 1
starting page: 40
ending page: 58
doi: 10.55606/jass.v7i1.2190

Liberalisme dan Hak Supir Angkot di Kota Medan
type: item
description: This study aims to examine public minibus drivers in Medan from the perspectives of citizenship and liberalism. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The results show that public minibus drivers enjoy individual freedoms, such as determining their working hours, choosing their rest times, and competing for passengers. This freedom is seen as a form of self-sovereignty in line with the principles of liberalism. However, this freedom also gives rise to contradictions, namely economic uncertainty, the burden of daily deposits, and the absence of social security and legal protection. The emergence of application-based transportation services further exacerbates the gap, as angkot drivers feel they experience inequality in terms of access to technology, regulations, and government support. This condition demonstrates the weak role of the state in guaranteeing their citizenship rights, especially those related to welfare and job protection. Thus, this study emphasizes that the principle of freedom in liberalism cannot be separated from the state's responsibility to achieve social justice. More equitable policies, technological support, and social protection for public minibus drivers are important steps to ensure that individual freedom is in line with citizenship rights.
creator: Talita Sembiring
creator: Kania Nova Ramadhani
creator: Al Firman
creator: Taslima Amelia Taufik
creator: Sri Yunita
creator: Chandra Fhutu Neva
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-10-23
publication date: 2025-10-23
volume: 7
number: 1
starting page: 57
ending page: 67
doi: 10.55606/jass.v7i1.2192

Analisis Yuridis Legalitas Perjanjian Perkawinan Pisah Harta sebagai Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami dan Istri dalam Proses Perceraian
type: item
description: Marriage is a basic human need that involves an official agreement between husband and wife, regulating rights and obligations, including the ownership and management of joint property. Under Indonesian law, property acquired during marriage is considered joint property, which often becomes a source of conflict during divorce. To prevent this, Indonesian law recognizes the existence of a marital separation of property agreement, which regulates the separation of assets between spouses from the beginning, whether before or during marriage. A separation of property agreement provides legal protection for personal assets, protects one party from being liable for the partner’s debts, and reduces the potential for disputes during divorce. Therefore, it is important for the public to receive socialization and legal education about the separation of property agreement in marriage to increase understanding of its benefits and protect the rights of married couples in both marriage and divorce. Legal education on this matter can help reduce disputes over joint property and offer better protection for couples who wish to clearly and legally manage their assets.
creator: Gabe Putra Lumban Batu
creator: Roida Nababan
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-05
publication date: 2026-01-05
volume: 7
number: 1
starting page: 68
ending page: 78
doi: 10.55606/jass.v7i1.2194

Menganalisis Peran Advokat dalam Implementasi Keadalian Restoratif pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk Pemulihan Korban
type: item
description: Handling cases of domestic violence (KDRT) requires an approach that not only focuses on sanctions for perpetrators, but also on the comprehensive recovery of victims. One of the appropriate methods is restorative justice, which is focused on restoring social relations, psychological recovery for the victim, and the participation of all parties involved in the process of resolving the case. In this context, lawyers play a strategic role, not only as defenders of the law, but also as facilitators of a just and supportive restorative process for victims. This study aims to analyze in depth the role of lawyers in the implementation of restorative justice in domestic violence cases, as well as identify the challenges and opportunities faced in practice. The applied approach includes normative juridical and sociological with qualitative data analysis. The findings indicate that lawyers play a crucial role in ensuring victims ' rights are protected, providing trauma-sensitive legal assistance, and encouraging restorative agreements that do not harm victims. Therefore, it is necessary to increase the capacity of lawyers, the development of more comprehensive regulations, and cooperation between sectors to support the implementation of restorative justice that is efficient and in favor of victims of domestic violence.
creator: Rico Yonanda Situmeang
creator: July Esther
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-05
publication date: 2026-01-05
volume: 7
number: 1
starting page: 79
ending page: 91
doi: 10.55606/jass.v7i1.2195

Pengaruh Tingkat Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
type: item
description: This research aims to test and analyze the influence of tax administration modernization, tax knowledge, tax socialization, and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers registered at the Primary Tax Office (KPP Pratama) Atambua. This study is a quantitative research employing a descriptive approach method. The data collection technique used in this research involves distributing questionnaires via Google Form. The sampling method applied is random sampling, with a sample size of 100 individual taxpayers. The analysis method utilized is multiple linear regression analysis. The research results indicate that all four independent variables have a positive and significant influence on individual taxpayer compliance (WPOP), both partially and simultaneously. Modernization enhances compliance through the efficiency of electronic systems such as e-Filing. Knowledge strengthens reporting accuracy with a better understanding of procedures. Socialization builds motivation through easily accessible information via digital and print media. Sanctions create a deterrent effect through awareness of fines and penalties.
creator: Theresia Helena Mau
creator: Minarni A. Dethan
creator: Olivia L. E. Tomasowa
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-05
publication date: 2026-01-05
volume: 7
number: 1
starting page: 92
ending page: 105
doi: 10.55606/jass.v7i1.2196

Pengaruh Penggunaan Twitter Terhadap Keberanian Berkomunikasi Dakwah Pada Mahasiswa KPI Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia Angkatan 2020
type: item
description: This study examines the role of social media, particularly Twitter, as a digital da’wah medium that is fast, interactive, and easily accessible to users. However, the extent to which the use of Twitter can enhance communication confidence among students still requires empirical validation. The focus of this research is to evaluate the effectiveness of Twitter use in influencing students’ communication abilities, especially in delivering da’wah messages. The purpose of this study is to analyze the effect of Twitter usage on the communication confidence of students from the 2020 cohort. A quantitative approach was employed using a survey method. Data were collected through a structured, scale-based questionnaire, in accordance with the positivistic research paradigm that emphasizes objective and measurable hypothesis testing. The research population consisted of 62 students, from which 38 respondents were selected using proportionate stratified random sampling to ensure representation across all population strata. The findings reveal that the use of Twitter has a significant effect on the communication confidence of KPI IAI Al-Azis students from the 2020 cohort in delivering da’wah messages. Regression analysis results show a significance value of 0.050 < 0.05, with a Pearson correlation coefficient of 0.614, indicating a strong relationship. These results suggest that the more frequently students engage with Twitter, the greater their confidence in expressing and disseminating da’wah messages through various digital formats such as text, images, and videos. Twitter thus provides an expressive platform that fosters interaction, encourages participation, and strengthens students’ digital da’wah communication skills.
creator: Saskia Putri Nabila
creator: Supriadi Supriadi
creator: Elang Bakhrudin H
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-05
publication date: 2026-01-05
volume: 7
number: 1
starting page: 106
ending page: 115
doi: 10.55606/jass.v7i1.2206

Potensi Kriminalitas dan Strategi Penanggulangannya di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur
type: item
description: This study is motivated by the increasing dynamics of criminal activity within the jurisdiction of the East Nusa Tenggara Regional Police (Polda NTT), characterized by regional variations and complex causal factors. Conventional crimes such as assault, theft, and mob violence dominate the crime landscape and significantly affect social stability. The purpose of this research is to analyze the patterns, causes, and crime control strategies implemented by Polda NTT in maintaining public security and order. The study employs an empirical legal approach using a mixed-methods design, combining quantitative analysis of crime statistics with qualitative interviews involving police officers. Data were obtained from the Directorate of General Criminal Investigation (Ditreskrimum) of Polda NTT and cover all police jurisdictions, including one city police department and twenty-one district police offices. Findings reveal that crime rates in NTT are strongly influenced by social, economic, cultural, and geographical factors. The most prevalent crimes include assault, ordinary theft, traffic accidents, and mob violence. Major contributing factors consist of a local culture of violence, alcohol consumption, economic hardship, and low legal literacy. Polda NTT’s strategies involve preventive measures (routine patrols and public legal education), repressive actions (law enforcement and offender guidance), and humanistic approaches such as the Jumat Curhat program, which facilitates direct dialogue with the community.
creator: Yohana Yosiana Djara Dima
creator: Aksi Sinurat
creator: Karolus Kopong Medan
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-05
publication date: 2026-01-05
volume: 7
number: 1
starting page: 116
ending page: 127
doi: 10.55606/jass.v7i1.2209

Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Bidang Konstruksi dalam Pembangunan Gedung NTT Fair
type: item
description: Procurement of Government Goods / Services is a government spending mechanism that plays an important role in the utilization of state budget. Construction services are sectors that play an important role in Indonesia's development. Through this sector, the physical progress of development can be seen directly. In practice in general the implementation of procurement of goods / services Government construction often occurs problems, among other things, violations of both the Procurement Procurement procedure and the infringement that are detrimental to the State or the criminal act of corruption perpetrated by the organization of procurement of goods / services Construction. The purpose of this study is to determine the legal arrangements for the procurement of goods / services of construction after Perpres No. 4 Tahun 2015 and To know how the implementation of the application of criminal law of corruption in the field of goods / construction services on the decision No. 42/Pid.sus-TPK/2019/PN.KPG. This research is a normative research using primary data and secondary data. The data were collected through interview method and literature study which then analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the results of research has been done, the authors concluded that (1) has been arranged various legal instruments related to the implementation of procurement of goods / government construction services starting from the Act up to the Presidential Decree as a technical arrangement; and (2) the application of criminal law of corruption to the decision No. 42Pid.sus TPK/2019/PN.KPG has been in accordance with the provisions the provisions of the Act constitution. 20 year 2001 jo constutition No 31 Tahun 1999 about Eradiction Criminal Act of Corruption.
creator: Filmon Lopo
creator: Karolus Kopong Medan
creator: Rudepel Petrus Leo
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-05
publication date: 2026-01-05
volume: 7
number: 1
starting page: 128
ending page: 138
doi: 10.55606/jass.v7i1.2210

Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur
type: item
description: This study discusses in depth the factors that cause and efforts to overcome the crime of trafficking in persons (TPPO) in the jurisdiction of the East Nusa Tenggara Police (NTT), which is known to have the highest number of trafficking cases in Indonesia. Using a juridical-empirical approach through interviews with nine resource persons consisting of law enforcement officials, women and child protection institutions, and the community, this study shows that although the substance of the law is quite adequate, its implementation is still weak and has not been able to cause a deterrent effect for perpetrators. Limited human resources, supporting facilities, and weak coordination between institutions are the main obstacles in the law enforcement process. Countermeasures are carried out through three main aspects, namely preemptive (counseling, socialization, and community economic empowerment), preventive (port supervision, formation of a monitoring team for illegal job vacancies, and cross-sector cooperation), and repressive (investigation, arrest, and legal process against perpetrators). This research also emphasizes the importance of increasing the capacity of the apparatus, synergy between agencies, and public education as sustainable steps in reducing the number of trafficking and protecting victims as a whole.
creator: Nadya Novia Lado
creator: Karolus Kopong Medan
creator: Rudepel Petrus Leo
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-05
publication date: 2026-01-05
volume: 7
number: 1
starting page: 153
ending page: 165
doi: 10.55606/jass.v7i1.2211

Efektivitas Digitalisasi Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan
type: item
description: The development of digital technology has encouraged the government to modernize public services, including in the field of land affairs. Traditionally, land registration has been associated with long, complex procedures that are often prone to abuse of authority. To address these challenges, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) has begun implementing a digital-based land registration system. However, its implementation raises an important question: is this digital system truly effective in improving the quality of services at the Land Office, or does it instead create new obstacles? This study aims to analyze the effectiveness of land registration digitalization, particularly in terms of accessibility, efficiency, transparency, and the challenges encountered during its implementation. The research employs an empirical juridical method with qualitative analysis. The juridical approach is used to examine the legal foundations of land registration digitalization, including Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian Principles, Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration, and the Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 1 of 2021 on Electronic Certificates. The empirical approach involves direct observation of service processes at the Land Office and interviews with employees and citizens utilizing digital services. The findings reveal that digitalization of land registration has generally improved the quality of services at the Land Office. Administrative processes have become faster, land data are stored more securely, and service transparency has increased, as the public can monitor the status of their registration online.
creator: Putri Rani Margareth Sipahutar
creator: Besty Habeahan
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-05
publication date: 2026-01-05
volume: 7
number: 1
starting page: 166
ending page: 178
doi: 10.55606/jass.v7i1.2213

Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan RSI Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang
type: item
description: Ibnu Sina Yarsi Islamic Hospital Padang Panjang plays a crucial role in providing medical services to the community. However, challenges such as inadequate facilities, limited service space, and insufficient healthcare personnel have led to long queue times and schedule mismatches, adversely affecting patient satisfaction. This study analyzes strategies to improve service quality at the hospital using a qualitative descriptive approach with data collected through observation, interviews, and documentation involving management, medical staff, and patients. Data validity was ensured by triangulation, and analysis followed the Miles and Huberman interactive model. The findings reveal that strategies focusing on human resource development programs, performance-based budget management, and consistent application of standard operating procedures (SOP) have been implemented effectively. Despite this, limitations in human resources, budget, and physical infrastructure hinder optimal results. Strengthening internal capacity and resource optimization are necessary to achieve sustainable improvements in service quality.
creator: Lidra Firdaus
creator: Diga Putri Oktaviane
creator: Wahib Ashari
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-05
publication date: 2026-01-05
volume: 7
number: 1
starting page: 179
ending page: 188
doi: 10.55606/jass.v7i1.2214

A Decade of Women’s Empowerment Research in Tourism: A Bibliometric Analysis (2014–2024)
type: item
description: This study aims to identify research trends related to women's empowerment in the tourism industry over the past ten years, from 2014 to 2024. The method used in this study is qualitative, using a literature review approach. The data was collected through the Scopus database, which resulted in 117 publication documents that met the criteria in the period 2014 to 2024. Data analysis was carried out using the VOSviewer application. The results of the study show that there are 117 publication documents related to women's empowerment in the tourism industry. However, the topic of women's empowerment has not been explored much from the perspective of tourism empowerment. Women's empowerment is considered important to be discussed in the context of tourism, as tourism activities provide new opportunities for women to access resources and employment. However, women's empowerment still faces various obstacles. Therefore, effective collaboration between stakeholders is needed to be able to increase women's empowerment, especially in the field of Tourism.
creator: Arisanti Ayu Wardhani
creator: Ahmad Hafiyyan Shibghatalloh
creator: Albertus Setyo Sumargo
creator: Glenda Angeli
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-05
publication date: 2026-01-05
volume: 7
number: 1
starting page: 189
ending page: 205
doi: 10.55606/jass.v7i1.2215

Pendaftaran Tanah Atas Tanah Hak Milik sebagai Sarana Kepastian Hukum Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
type: item
description: Land registration is a crucial mechanism in realizing legal certainty over land rights, particularly land with ownership status (hak milik). The Basic Agrarian Law (Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA) Number 5 of 1960 explicitly regulates land registration as an effort to provide legal protection and certainty of rights for landowners. The purpose of this study is to understand the procedures of land registration for ownership rights to ensure legal certainty for landholders, as well as to identify the obstacles encountered in the registration process that hinder the achievement of such certainty. This study employs a normative legal research method by examining primary and secondary legal materials. The research focuses on analyzing regulations related to land registration to provide legal certainty, in accordance with the provisions of the Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5 of 1960 and its implementing regulations, such as Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration. The findings of this study indicate that the procedures for land registration both sporadic and systematic (through the Complete Systematic Land Registration Program or PTSL) function to ensure legal certainty and protect ownership rights. However, several challenges arise in its implementation, including low public awareness, land disputes or overlapping ownership claims, limited resources at land offices, and financial and time constraints. Therefore, to achieve the intended objectives, improvements in the administrative system of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) are required, along with increased public awareness regarding the importance of land certification.
creator: Nadya Uli Lumban Tobing
creator: Besty Habeahan
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-05
publication date: 2026-01-05
volume: 7
number: 1
starting page: 206
ending page: 218
doi: 10.55606/jass.v7i1.2218

Analisis Yuridis Tentang Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang Dilakukan oleh Jaksa dalam Praktik Peradilan
type: item
description: The criminal justice system in Indonesia is very concerned about money laundering crimes that continue to grow along with technological advances and the complexity of modern economic crimes. This study examines in depth the legal provisions related to TPPU in Indonesia, which is based on Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. This research aims to identify the role of prosecutors as law enforcers in applying elements of anti-trafficking at the investigation and prosecution stages, as well as to analyze various obstacles that arise in the evidentiary process in court. Using a normative juridical approach, this study utilizes literature analysis, court decision review, and evaluation of relevant legal provisions. The findings of the study show that proving preliminary crimes and the flow of funds from crimes requires public prosecutors to have a comprehensive understanding of money laundering mechanisms, including the placement, layering, and integration stages. In practice, prosecutors face various challenges, such as difficulties in tracing the origins of assets disguised through complex transactions, limited access to financial technology data, and lack of cooperation support between law enforcement and financial institutions. These obstacles often cause the proving process to be protracted and less effective. Therefore, it is necessary to increase the capacity of law enforcement officials, strengthen coordination between agencies, and use more optimal technology to support efforts to eradicate trafficking more effectively and comprehensively.
creator: Yose Sitompul
creator: Roida Nababan
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-05
publication date: 2026-01-05
volume: 7
number: 1
starting page: 219
ending page: 227
doi: 10.55606/jass.v7i1.2219

Implementasi Peran Kurator dalam Proses Kepailitan Pasca PKPU Berdasarkan Undang Undang Kepailitan No 37 Tahun 2004
type: item
description: This research examines the implementation of the curator’s role in the bankruptcy process following the Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The main objective of this study is to analyze the role, authority, and challenges faced by curators in carrying out their duties in accordance with Indonesia’s positive legal framework. This research employs a normative juridical approach combined with an empirical juridical approach, incorporating a review of legal literature, court rulings, and statutory regulations, as well as interviews with curators and supervising judges in commercial courts. The findings reveal that curators play a central role as administrators and liquidators of bankrupt estates, with the authority to inventory, secure, manage, and liquidate the debtor’s assets to protect creditors’ interests. Pursuant to Law Number 37 of 2004, curators are also responsible for overseeing the bankruptcy process, preparing reports, and ensuring that the distribution of liquidation proceeds is conducted transparently and equitably. However, the implementation of this role often faces obstacles such as limited curator competence and resources, external interference, the complexity of bankruptcy laws, and inadequate judicial supervision. This study emphasizes the importance of legal reform, professional capacity building, and the adoption of digital technology to enhance the effectiveness of Indonesia’s bankruptcy system. A professional, accountable, and integrity-driven curator is essential to achieving the fundamental objectives of bankruptcy law—ensuring fair, efficient, and transparent debt settlement for all parties involved.
creator: Doni Margipson Sitohang
creator: Roida Nababan
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-05
publication date: 2026-01-05
volume: 7
number: 1
starting page: 228
ending page: 236
doi: 10.55606/jass.v7i1.2220

Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Sertifikat Hak Atas Tanah yang Dikuasai oleh Pihak Ketiga Tanpa Hak
type: item
description: A land certificate serves as the strongest form of ownership evidence; however, conflicts over physical possession frequently occur, leading to legal uncertainty. This study examines the legal protection afforded to legitimate owners of land certificates whose land is unlawfully possessed by third parties. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees and protects the rights of Indonesian citizens, including their rights to acquire, own, and enjoy land ownership. The research employs a normative juridical method by analyzing relevant laws and regulations, such as the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The data sources used in this study consist of both primary and secondary materials. The main issues addressed include the form of legal protection available to land certificate holders whose land is unlawfully controlled by third parties, and the legal remedies that may be pursued by the rightful owners to reclaim their rights. The findings indicate that legal protection for land certificate holders can be implemented through both preventive and repressive measures. Preventive protection is achieved through a land registration system that ensures legal certainty, while repressive protection is pursued through dispute resolution mechanisms in court. These mechanisms are expected to safeguard the rights of landowners and ensure the realization of legal certainty in a fair and equitable manner.
creator: Simauli Margaretta Panjaitan
creator: Besty Habeahan
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-05
publication date: 2026-01-05
volume: 7
number: 1
starting page: 237
ending page: 254
doi: 10.55606/jass.v7i1.2221

Praperadilan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Penyidikan
type: item
description: The pretrial institution serves to regulate the use of coercive measures by authorized organizations during the investigation and prosecution stages. The establishment of this institution is a primary priority aimed at protecting the rights of suspects, particularly in cases involving unlawful arrest or detention, the termination of investigations and prosecutions, and other similar circumstances. However, several weaknesses remain in both the design and implementation of this institution within the judicial system, resulting in insufficient protection of human rights for suspects, despite its regulation under positive law, namely Law Number 8 of 1981. Efforts to safeguard the human rights of suspects during the investigation process constitute the main focus of this study, which examines the legal status of pretrial procedures within Indonesia’s criminal justice system, the challenges in their implementation as a means of protection, the effectiveness of pretrial rulings in this context, and their implications for subsequent investigations.
creator: Anjas Manuturi Banjarnahor
creator: Lesson Sihotang
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-05
publication date: 2026-01-05
volume: 7
number: 1
starting page: 255
ending page: 268
doi: 10.55606/jass.v7i1.2222

Peran Serikat Pekerja Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (FSPTI) dalam Membela Hak-Hak Buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Kota Padangsidimpuan
type: item
description: This study is entitled "The Role of the Indonesian Transport Workers Federation (FSPTI) in Defending the Rights of Stevedoring Workers (TKBM) in Padangsidimpuan City". The background of this study is based on the importance of the existence of trade unions as a forum for workers' struggle in protecting and fighting for the normative rights of workers as guaranteed in Law Number 21 of 2000 concerning Workers' Unions/Labor Unions. In practice, many workers still face employment problems due to their weak bargaining position, lack of legal awareness, and low protection from employers. The purpose of this study is to determine and analyze the role of the FSPTI of Padangsidimpuan City in defending the rights of Stevedoring Workers, as well as to assess the effectiveness of the implementation of Law Number 21 of 2000 on the implementation of trade union functions at the regional level. The research method used is empirical juridical, with a qualitative approach that combines primary data through interviews, as well as secondary data through literature reviews of laws and regulations and related legal literature. The research results indicate that the Padangsidimpuan FSPTI plays a strategic role in advancing the interests of TKBM workers through advocacy, legal assistance, and negotiations with employers and local governments. However, the implementation of Law Number 21 of 2000 has not been fully effective due to challenges such as limited resources, low participant participation, and weak enforcement of labor laws. Overall, the FSPTI has made maximum efforts to advocate for the rights of TKBM workers, but further government support and organizational capacity building are needed to further optimize the union's function.
creator: Marwan Busyro
creator: Bandaharo Saifuddin
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-05
publication date: 2026-01-05
volume: 7
number: 1
starting page: 269
ending page: 280
doi: 10.55606/jass.v7i1.2223

Hambatan Penyerahan PSU Perumahan: Menilik Melalui Model Implementasi Kebijakan Ade Kearns & Louise Lowson di Kabupaten Sidoarjo
type: item
description: The number of housing units with the handover of residential Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) by developers in Sidoarjo Regency is inversely proportional. As of 2023, there were 535 housing units, and 25 Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) were issued in 2024, whereas the number of Berita Acara Serah Terima (BAST) for the handover of residential PSU until September 2025 was only 128. However, the handover of residential PSU to the Regional Government is a mandatory obligation for every developer. This research focuses on the implementation of Sidoarjo Regent Regulation Number 53 of 2024 concerning Procedures for the Handover and Utilization of Residential PSU. The purpose of this research is to examine the extent of implementation of this regulation. This study uses a qualitative method with a case study approach. The results show that the implementation of Sidoarjo Regent Regulation Number 53 of 2024 has been running well, with a focus on improving Human Resources and inter-agency communication.
creator: Achmad Idris Ramadhon
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-05
publication date: 2026-01-05
volume: 7
number: 1
starting page: 281
ending page: 295
doi: 10.55606/jass.v7i1.2233

Peran NGO Sebagai Advocacy Broker Dalam Konservasi Lingkungan
type: item
description: This study aims to analyze the involvement of the Nusantara Nature Conservation Foundation (YKAN) in mangrove management in Berau Regency. This study explains how YKAN, as a broker organization in an advocacy network, encourages the local Forlika community to obtain resources from global partnerships. This study uses a qualitative descriptive method. The research data is sourced from primary data through interviews and uses primary data from relevant literature studies related to the research variables. The results of this study show that there is cooperation between each actor in international relations in managing mangrove areas in Berau Regency. YKAN's partnerships with global and local institutions give YKAN a strategic position in transnational advocacy networks. YKAN functions as a liaison that advocates for the needs of coastal communities at the international level, so that YKAN's role is to represent local communities in cross-actor cooperation in Berau Regency.
creator: Adi Nugraha
creator: Khoirul Amin
creator: Mohamad Dziqie Aulia Al Farauqi
creator: Rizki Tegar Sembada
rights: Copyright (c) 2026 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-07
publication date: 2026-01-07
volume: 7
number: 1
starting page: 296
ending page: 313
doi: 10.55606/jass.v7i1.2257

Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Informasi Aset Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo
type: item
description: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Probolinggo City utilizes the Regional Asset Information Sistem (SIASAD) to record and report Regional Property (BMD) in real time. However, there is a discrepancy between the percentage of Regional Government Financial Reports (LKPD) that comply with regulations, which is 100%, and the percentage of BMD data validity, which fluctuates between 86.21% in 2021 and 82.14% in 2024, indicating that the system is not optimal and there is inconsistency in BMD data. This study aims to evaluate the implementation of SIASAD in BMD management at BAPPERIDA Probolinggo City, based on the principles of Good Governance. The research method applied is qualitative with a case study approach involving data collection techniques such as interviews, observations, and document studies. The results of the study reveal that SIASAD supports the application of Good Governance through the principles of participation, consensus orientation, accountability, transparency, responsiveness, effectiveness and efficiency, fairness and inclusiveness, and compliance with the law. From this study, it can be concluded that the implementation of SIASAD contributes significantly to transparent and accountable BMD governance in accordance with the principles of Good Governance, although improvements are still needed in terms of public accessibility.
creator: Yasmin Eka Febrianti
creator: Rosyidatuzzahro Anisykurlillah
rights: Copyright (c) 2026 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-07
publication date: 2026-01-07
volume: 7
number: 1
starting page: 314
ending page: 332
doi: 10.55606/jass.v7i1.2246

Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Tasik Bageur di Kota Tasikmalaya
type: item
description: Collaborative governance is a decision-making approach that brings together multiple stakeholders to work toward a shared objective. This study aims to describe the collaborative governance process in poverty alleviation through the Tasik Bageur Program in Tasikmalaya City. Poverty in the city is a multidimensional issue that affects social, economic, and environmental aspects of community life. In response, the Tasikmalaya City Government initiated this program as a collaborative effort involving government institutions, private sector actors, and academic organizations. The program is implemented every Wednesday and is designed to foster cooperation and mutual support in addressing poverty-related needs.Although the program has succeeded in attracting participation from several private and academic actors, this study identifies a major challenge: the number of poor residents remains significantly higher than the number of collaborating partners. This imbalance limits the amount and diversity of assistance provided and reduces the program’s overall effectiveness.This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through observations, interviews, and document analysis. The findings indicate that the collaborative process within the Tasik Bageur Program has not yet reached optimal implementation. Limited understanding and low awareness among private-sector actors hinder broader participation. As a result, the gap between community needs and the available collaborative resources remains substantial.
creator: Andi Andi
creator: Astri Siti Fatimah
creator: Mira Oktavia
rights: Copyright (c) 2026 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-07
publication date: 2026-01-07
volume: 7
number: 1
starting page: 333
ending page: 350
doi: 10.55606/jass.v7i1.2242

Interferensi Bahasa Daerah terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Formal
type: item
description: This sociolinguistic study examines patterns of regional language interference in formal Indonesian usage across bilingual areas of Indonesia. Through a mixed-methods approach, this research analyzes oral and written data from 240 participants across three strategic bilingual regions: Javanese-Indonesian, Sundanese-Indonesian, and Batak-Indonesian. Data were collected through structured interviews, ethnographic observations, and corpus analysis of formal documents. Quantitative analysis employed linguistic corpus software to identify frequency patterns and interference distribution, while qualitative analysis applied ethnography of communication approaches to understand social contexts and functions of interference in communicative interactions. Findings reveal systematic interference typologies that vary according to linguistic domains. Phonological interference demonstrates the highest resistance to formal register constraints (78% consistency), with Batak-Indonesian speakers showing the highest interference rates (85%), followed by Javanese-Indonesian (74%), and Sundanese-Indonesian (71%). Lexical interference occurs in 65% of samples with significant variation based on communication domains, where Sundanese-Indonesian shows the highest rates (72%). Morphological interference is found in 52% of cases, particularly in affixation and reduplication systems. Syntactic interference shows the highest sensitivity to situational formality, decreasing from 45% in semi-formal communication to 28% in strict formal contexts. Research implications indicate the need for reorienting language policy from corrective approaches toward recognizing interference productivity. Language policies should develop flexible standards that accommodate regional variations and promote positive attitudes toward multilingualism. In educational contexts, integration of contrastive approaches in Indonesian language learning is required, along with development of instructional materials sensitive t…
creator: Muhammad Ali Imran
creator: Nurasia Natsir
rights: Copyright (c) 2026 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-10
publication date: 2026-01-10
volume: 7
number: 1
starting page: 351
ending page: 362
doi: 10.55606/jass.v7i1.2237

Analisis Kebijakan Peningkatan Literasi Orang Tua Terhadap Anak Melalui Kelas Ibu Balita di Posyandu Flamboyan 3-4 Ulu
type: item
description: Low parental literacy regarding nutrition, parenting, and lack of utilization of Posyandu services as well as low father participation are among the factors contributing to the continued existence of malnutrition and stunting risks at the Flamboyan 3-4 Ulu Posyandu. This study aims to identify the root causes of low parental literacy, map its impact on the condition of toddlers, and evaluate two alternative policies to improve the quality of parenting education. This study uses a mixed method with a predominance of descriptive qualitative data. Data were collected through interviews, observations, questionnaires, and anthropometric data. Policy analysis was conducted using the six evaluation criteria of William Dunn (1999), namely effectiveness, efficiency, adequacy, fairness, responsiveness, and accuracy. The results of the study show that of the 13 children examined in August-September, there were 3 children whose weight and height were not appropriate for their age. The three main factors causing this problem were limited knowledge about nutrition and feeding, low understanding of child growth and development, and minimal use of posyandu services, including the involvement of fathers. The impact of this condition is evident in several toddlers with Z-scores for weight-for-age and height-for-age below the standard. Two policy alternatives were evaluated: the Healthy Family Room Program (RKS) and the 1000 HPK Home-to-Home Counseling Program. The evaluation results show that the RKS Program received the highest score with an average of 3.3, making it more feasible to implement because it is more effective, sufficiently efficient, and more responsive to family needs.
creator: Revalina Gadista
creator: Junaidi Junaidi
creator: Shofiyah Rahma Harahap
creator: Adelia Maharani
creator: Nazifa Amanda
creator: Nyayu Nazwa
rights: Copyright (c) 2026 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-31
publication date: 2026-01-31
volume: 7
number: 1
starting page: 363
ending page: 380
doi: 10.55606/jass.v7i1.2291

Pengelolaan Surat dalam Kegiatan Perkantoran di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau
type: item
description: Correspondence management is very important in government administration because it helps all parts of the organization communicate more easily. The purpose of this study was to assess the manual mail management system at the Riau Province Human Resources Development Agency (BPSDM) and find barriers and conformity with applicable regulations, especially Riau Governor Regulation No. 45/2019. The research was conducted using a descriptive qualitative approach involving participatory observation, in-depth interviews, literature research, and visual documentation. The results showed that the manual system used causes recording errors, delays in letter distribution, and difficulties in archive retrieval. In addition, the current provisions have not fully digitized the official manuscript and archive classification. Limitations in budget, infrastructure and HR training lead to mismatches between practices and regulations. The results show that to increase bureaucratic efficiency and improve accountability of public information, we must shift to a digital-based mail management system. According to this study, digitization of archives through applications such as Srikandi should begin immediately. This is necessary so that BPSDM can meet the demands of fast and accurate information services in the era of information technology.
creator: Rana Naflah
creator: Aliya Ayesha Faizilla
creator: Yayan Nuryanto
rights: Copyright (c) 2026 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-31
publication date: 2026-01-31
volume: 7
number: 1
starting page: 381
ending page: 389
doi: 10.55606/jass.v7i1.2129

Larangan Perkawinan Akibat Sumpah Babisiak di Nagari Lunto Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto dalam Perspektif Sadd-Aldzariah
type: item
description: This study examines the prohibition of marriage based on the babisiak oath in Nagari Lunto, Lembah Segar District, Sawahlunto City, from the perspective of Sadd al-Dzari’ah and the views of Generation Z. The babisiak oath is a traditional vow made by previous ninik mamak (customary elders) declaring that members of the Buo Bungo tribe and the Kutia Anyia Bawah tribe are forbidden to marry, as the elders had sworn a brotherhood bond known as batali budi. This research employs a qualitative field research approach. Data were collected through in-depth interviews with the Head of the Kerapatan Adat Nagari (KAN) of Lunto Village and several Generation Z members residing in the area. The collected data were analyzed using descriptive and qualitative methods. The findings indicate that, from the perspective of Sadd al-Dzari’ah, the marriage prohibition falls into the third category, namely a permissible act that has a strong potential to cause harm. Allowing such marriages could reopen historical conflicts, expose past grievances between the tribes, and potentially lead to social or physical disputes. Furthermore, Generation Z’s perspectives on the prohibition can be classified into three groups: those who remain obedient to the custom, those who hold a moderate stance, and those who tend to reject the prohibition. Despite these differences, most Generation Z respondents acknowledge that the babisiak oath has historical and social value that deserves preservation. However, they also emphasize the need to reinterpret its implementation in the contemporary context to prevent conflicts between customary law, Islamic legal principles, and individual freedom.
creator: Reyvandra Fadlian
creator: Saiful Amin
rights: Copyright (c) 2026 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2026-01-31
publication date: 2026-01-31
volume: 7
number: 1
starting page: 390
ending page: 399
doi: 10.55606/jass.v7i1.2304