JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE
type: channel
description: Journal Title: Journal of Administrative and Sosial Science (JASS) Initials: JASS Frequency: Januari dan Juli Print ISSN: 2828-6359 Online ISSN: 2828-6340 Editor in Chief: Dr. Nurasia Natsir, S.Hum.,M.Hum DOI: 10.55606 Publisher: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar Journal of Administrative and Sosial Science (JASS): ISSN: 2828-6359 (cetak), ISSN: 2828-6340 (online) adalah jurnal akses terbuka yang diterbitkan oleh jurnal LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar. Jurnal ini diterbitkan dua edisi per tahun yaitu Januari dan Juli, semua kebijakan dan proses publikasi dilakukan sesuai dengan standar nasional. Jurnal ini berfokus pada topik-topik berikut: antropologi, sosiologi, linguistik, politik, budaya, ekonomi, manajemen, manajemen bisnis dan administrasi publik. Jurnal ini menyediakan platform akademik bagi para profesional dan peneliti untuk menyumbangkan karya inovatif di lapangan. Jurnal ini memuat artikel-artikel asli dan lengkap yang mencerminkan penelitian dan perkembangan terkini baik dalam aspek teoretis maupun praktis dari masyarakat dan perilaku manusia. Jurnal ini terakreditasi SINTA 5 (Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 10/C/C3/DT.05.00/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2025) dimulai dari Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022 sampai Volume 8 Nomor 1 Tahun 2027. Indexed by : Journal Sponsors and Partners :
publisher: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar
language: en-US
publication name: JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE
issn: 2828-6359
items: The Role Of Family in Shaping Social Values in the Digital Era
items: Implementasi Electronic Medical Record Di Rumah Sakit X Kabupaten Kudus
items: Brand dan Public Relation: Sebuah Kajian Konseptual dalam Konteks Indonesia
items: Analisis Kebijakan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Sebagai Persyaratan Pembuatan E-KTP
items: Persimpangan Etika, Materialisme, dan Branding dalam Iklan Televisi Produk Konsumen
items: Transformasi Digital Sebagai Instrumen untuk Memperluas Aksesibilitas Layanan Publik
items: Evolusi Paradigma Respon Sosial terhadap Bencana : Analisis Literatur dari Pendekatan Reaktif ke Proaktif
items: Tinjauan Hukum Berdasarkan Statuta Roma terhadap Perlindungan Perekrutan Tentara Anak di Bawah Umur dalam Konflik Bersenjata Internasional
items: Teori Dan Implementasi Pengambilan Keputusan Dan Kaitannya Dengan Teori Rational Choice Dalam Administrasi Publik
items: Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Tidak Mengikat di Pengadilan Negeri Kupang
items: Upaya Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Pelanggaran Privasi di Media Sosial Facebook di Kota Kupang
items: Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Hewan Peliharaan Terhadap Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Dijalan Umum
items: Analisis terhadap Tindak Pidana Penipuan Penjualan Mobil yang Dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian Republik Indonesia
items: Perlindungan Hukum dengan Pemberian Restitusi terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan
items: Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah di Desa Bijaepasu Kabupaten Timor Tengah Utara
items: Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kelurahan Lasiana Kota Kupang
items: Analisis Kriminologi Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis (Homoseksual) yang Dilakukan Oknum Pendamping Paskibraka terhadap Anak
items: Implikasi Pemekaran Wilayah Kecamatan terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur
items: Tinjauan Yuridis Penolakan Permohonan Kasasi oleh Mahkamah Agung Terkait Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi
items: Kajian Kriminologi terhadap Pencurian Uang di Anjungan Tunai Mandiri di Rumah Sakit Leona Kefamenanu
items: Analisis Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi Online di Kota Kupang
items: Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Jalan Antara Dinas Pekerjaan Umum dan CV. Citra Ngada di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada
items: Implementasi Inovasi Pelayanan Malam “Mlebu Peteng” di Kantor Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
items: Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
items: Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dalam Optimalisasi Pelayanan Publik
items: Analisis Yuridis Dugaan Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Oleh Nippo Corporation Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 16/KPPU/M/2023
items: Dampak Overcrowding terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng
items: Analisis Yuridis atas Putusan Praperadilan Kasus Korupsi Eks Wamenkumham oleh Hakim Pengadilan
items: Hubungan Antara Risiko Sistematis, Tingkat Suku Bunga, dan Return Saham dalam Portofolio Investasi
items: Sinkronisasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Pusat di Desa Marindal II
items: Implementasi Electronic Health Record di RSUD Loekmono Hadi Kudus
items: Taktik Pengaruh dalam Kepemimpinan
items: Kekuatan Modal Sosial dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa
items: Pengaruh Tata Kelola Kolaboratif terhadap Keberhasilan Program Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Makassar
items: Contribution of Technology Adoption to the Environmental and Socio-Economic Conditions of Vegetable Producers in Svay Rieng Province

The Role Of Family in Shaping Social Values in the Digital Era
type: item
description: This study explores the vital role of families in shaping social values among children and adolescents within the increasingly dominant digital environment. Digital technology has transformed communication patterns and modes of cultural transmission, presenting new challenges for families in instilling core values while navigating technological influences. Using a qualitative case study approach, this research involved 15 Indonesian families from diverse socioeconomic backgrounds. Data collection methods included in-depth interviews, observations, and media diaries to understand the dynamics of value transmission in digital contexts.The findings reveal that family communication patterns—whether conversation-oriented, conformity-oriented, or laissez-faire—significantly influence children’s internalization of values. Effective strategies identified include parental digital co-learning, value-based guidance, and the promotion of critical media literacy. Major challenges include value conflicts between family teachings and digital culture, concerns over cultural preservation, and competition for children’s attention due to immersive technology.Nevertheless, the study also found that families can strategically leverage technology to reinforce values through careful media selection, engagement in meaningful digital activities, and fostering intergenerational connections. In conclusion, while families remain crucial socializing agents, the successful transmission of values requires thoughtful adaptation of traditional practices to meet the realities of the digital age.
creator: Khaeriyah Khaeriyah
creator: Nurasia Natsir
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-04-23
publication date: 2025-04-23
volume: 6
number: 2
starting page: 01
ending page: 16
doi: 10.55606/jass.v6i2.1844

Implementasi Electronic Medical Record Di Rumah Sakit X Kabupaten Kudus
type: item
description: This study examines the implementation of an Electronic Medical Record (EMR) system at Hospital X in Kudus Regency and its impact on service efficiency, the quality of medical documentation, and regulatory compliance. A descriptive qualitative case study approach was used, involving eight key informants through interviews, direct observation, and document analysis. The findings reveal that EMR improves information accessibility, reduces recording errors, accelerates administrative processes, and enhances interdepartmental coordination. Key success factors include infrastructure readiness, continuous staff training, and managerial support. Challenges identified include limited skilled personnel, resistance to change, and high dependence on IT systems. A phased implementation, ongoing education, and technical assistance proved effective in facilitating digital transformation. The study concludes that EMR is a strategic component in developing a modern, integrated, and accountable healthcare system.
creator: Ahmad Farid
creator: Sela Maharani
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-05
publication date: 2025-05-05
volume: 6
number: 2
starting page: 17
ending page: 21
doi: 10.55606/jass.v6i2.1865

Brand dan Public Relation: Sebuah Kajian Konseptual dalam Konteks Indonesia
type: item
description: This research aims to analyze the conceptual relationship between brands and public relations (PR) in the context of business and socio-cultural dynamics in Indonesia. Through a literature study method with a qualitative approach, this research explores the role of PR in building brand identity, managing reputation, and facing challenges in the digital era. The study focuses on three main aspects: (1) the development of the brand concept in Indonesia which is not only a visual identity, but also a representation of values ​​and emotional relationships with consumers; (2) definition and function of PR as a strategic communication tool to create a positive image; and (3) integration of brand and PR in a communication strategy that is adaptive to local characteristics. Initial findings show that brand-PR synergy in Indonesia requires a participatory approach, message consistency, and the use of digital media, emphasizing cultural values ​​such as family and religiosity.
creator: Dewi Warda Wibowo
creator: Avizatuz Zahro
creator: Pratiwi Yuni Rahayu
creator: Miftahul Huda
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-05
publication date: 2025-05-05
volume: 6
number: 2
starting page: 32
ending page: 44
doi: 10.55606/jass.v6i2.1867

Analisis Kebijakan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Sebagai Persyaratan Pembuatan E-KTP
type: item
description: Public service is an essential element that reflects the quality of governance in Indonesia, particularly in population administration, which includes the issuance of important documents such as ID cards (KTP), family cards (KK), birth certificates, and death certificates. Along with technological advancements, Indonesia launched the Digital Population Identity (IKD) application to improve efficiency and reduce reliance on physical documents. This study aims to evaluate the positive public’s response of the IKD application in Singosari District, Malang Regency, as well as to identify the challenges and factors influencing the implementation of this policy. The research method used is descriptive qualitative research with approaches such as interviews, observations, and documentation. The findings show that although the IKD application facilitates the administrative process, there are still challenges such as a lack of public’s response, limited mobile device availability, and technical issues with the application. Socialization through social media and the improvement of operator capacity are key supporting factors for the success of the implementation. This study contributes theoretically to the development of E-Governance concepts and practically highlights the importance of digital education for the public. It is suggested that enhanced socialization for groups less familiar with technology, improved supporting infrastructure, and training for service operators are necessary to ensure the success of the IKD application in population administration services in Singosari District.
creator: Iqbal Rulliansyah
creator: Cicilia Evie P. Dewantara
creator: Jovan Prakoso
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-06
publication date: 2025-05-06
volume: 6
number: 2
starting page: 45
ending page: 55
doi: 10.55606/jass.v6i2.1871

Persimpangan Etika, Materialisme, dan Branding dalam Iklan Televisi Produk Konsumen
type: item
description: This research discusses the role of television advertising as a medium for conveying cultural and ethical values ​​in consumer society. Through a semiotic analysis approach, this study highlights how messages in advertising implicitly and explicitly encourage consumption patterns and construct a social reality that associates happiness and success with material possessions. In addition, branding strategies in advertising are proven to play an important role in shaping consumer identity through the emotional associations built between products and lifestyle. However, advertising practices often ignore ethical principles such as honesty, fairness and social responsibility, especially towards vulnerable groups. The results of this research emphasize the importance of integrating ethical values ​​in the advertising creative process and increasing public media literacy in order to create a healthier and more sustainable communication environment.
creator: Bayu Erlangga
creator: Nadia Nailun Naja
creator: Nurul Isnaini
creator: Sinta Nuriyah
creator: Miftahul Huda
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-05
publication date: 2025-05-05
volume: 6
number: 2
starting page: 56
ending page: 65
doi: 10.55606/jass.v6i2.1866

Transformasi Digital Sebagai Instrumen untuk Memperluas Aksesibilitas Layanan Publik
type: item
description: This study analyzes the role of digital transformation as a strategic instrument to expand public service accessibility in Indonesia. Through a Systematic Literature Review (SLR) of open-access national journals and relevant policy documents from the last decade, the research highlights how digitalization, particularly e-government implementation, enhances service efficiency, transparency, and inclusivity. Key findings indicate that digital platforms like SP4N-LAPOR! have improved public responsiveness and accountability, especially during the COVID-19 pandemic. However, challenges such as infrastructure disparities, uneven digital literacy, bureaucratic resistance, and data security risks hinder optimal outcomes. The study concludes that digital transformation significantly supports public service reform but requires integrated strategies, including infrastructure development, digital literacy programs, inclusive regulations, and multi-stakeholder coordination. These recommendations aim to bridge the digital divide and ensure equitable access to public services across all regions and vulnerable groups.
creator: Yuli Santri Isma
creator: Depita Kardiati
creator: Muslem Muslem
creator: Sarrah Kurnia Fadhillah
creator: Jamiati KN
creator: Fitria Akmal
creator: Syarifah Chairunnisak
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-09
publication date: 2025-05-09
volume: 6
number: 2
starting page: 66
ending page: 77
doi: 10.55606/jass.v6i2.1891

Evolusi Paradigma Respon Sosial terhadap Bencana : Analisis Literatur dari Pendekatan Reaktif ke Proaktif
type: item
description: This research analyzes the evolution of social response paradigms to disasters from reactive to proactive approaches through a comprehensive literature review. The research method employs a qualitative approach with literature study techniques to identify driving factors of paradigm change and evaluate its implementation. The results show that paradigm transformation was triggered by several key factors: major disaster experiences such as the 2004 Aceh Tsunami, development of legal and institutional frameworks (Law No. 24 of 2007 and the establishment of BNPB), increased public awareness, and advancements in science and technology. Although the proactive approach has proven effective in reducing disaster impacts, its implementation still faces challenges including gaps between knowledge and practice, lack of integration with development planning, approaches that remain top-down, limited technology adoption, and disparities in regional fiscal capacity. This research contributes to the formulation of more adaptive and sustainable disaster management strategies through recommendations for strengthening participatory approaches, mainstreaming disaster risk reduction in development planning, and developing sustainable funding models for disaster mitigation and preparedness programs.
creator: Muh Nurikhsan
creator: Syamsu A Kamaruddin
creator: A. Octamaya Tenri Awaru
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-16
publication date: 2025-05-16
volume: 6
number: 2
starting page: 78
ending page: 87
doi: 10.55606/jass.v6i2.1934

Tinjauan Hukum Berdasarkan Statuta Roma terhadap Perlindungan Perekrutan Tentara Anak di Bawah Umur dalam Konflik Bersenjata Internasional
type: item
description: International humanitarian law (HHI) aims to protect individuals who are not involved in armed conflict, including children who are often victims or even perpetrators of warfare. The phenomenon of recruitment of child soldiers, although prohibited in various international legal instruments, but still takes place in a number of countries in conflict. This research discusses the legal implications for parties that violate the provisions regarding the recruitment of child soldiers, focusing on the provisions in the Rome Statute that classify the recruitment of child soldiers as a war crime. In addition, it analyses the underlying causes of the armed conflict in Sudan and how international accountability mechanisms can be optimised to prosecute perpetrators of crimes against children. In addition, it identifies opportunities and constraints in realising justice for child victims of armed conflict, as well as the importance of international cooperation in providing protection and rehabilitation for them. It is hoped that the findings will provide further insight into the challenges and efforts needed to protect children's rights in the midst of war and the importance of international law enforcement to prevent the exploitation of children in armed conflict.
creator: Aristya Nadya Azhari
creator: Faiq Muhammad Zufar
creator: Chornilia Shilvi
creator: Louisa Aulia
creator: Yulius Prasetyo Herlambang
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-17
publication date: 2025-05-17
volume: 6
number: 2
starting page: 88
ending page: 96
doi: 10.55606/jass.v6i2.1930

Teori Dan Implementasi Pengambilan Keputusan Dan Kaitannya Dengan Teori Rational Choice Dalam Administrasi Publik
type: item
description: This study aims to analyze the theory and implementation of decision-making in public administration and to examine its relation to Rational Choice Theory. In the context of public administration, decision-making is influenced not only by norms and bureaucratic structures but also by the rationality of the actors involved. Rational Choice Theory views individuals as rational agents who make decisions based on cost-benefit calculations to maximize personal interest. This study adopts a qualitative approach using literature review and content analysis methods on public policies and relevant case studies. The findings reveal that the implementation of decision-making in the public sector is often not entirely rational due to the influence of political, social, and cultural factors. Nevertheless, elements of Rational Choice Theory remain an important framework for understanding the motivations of bureaucratic actors in formulating and executing policies. This study recommends integrating rational approaches with normative and contextual perspectives in public administration practices to produce more effective and responsive decisions.
creator: Angye Mareta Y
creator: Fachri Adnan
creator: Afriva Khaidir
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-20
publication date: 2025-05-20
volume: 6
number: 2
starting page: 97
ending page: 107
doi: 10.55606/jass.v6i2.1938

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Tidak Mengikat di Pengadilan Negeri Kupang
type: item
description: The purpose of this study is to determine the judge's considerations in issuing a decision stating that the certificate of ownership does not have binding legal force and the legal consequences of the decision stating that the certificate of ownership does not have binding legal force based on the initial survey conducted by the researcher, it was found that the lawsuit was filed after 5 years had passed. This study uses normative legal research with a case study (case approach). Data collection uses literature studies. Data collection and processing procedures are carried out using qualitative legal analysis. The results of the study indicate that the requirements for a certificate of ownership that does not have legal force that are often violated are the lack of good faith in obtaining the land. Meanwhile, violations of the requirements for land that is not directly or indirectly controlled by the owner, although related to other requirements, do not mean that the Certificate of Ownership has strong legal force. This is because of the requirements of Article 32 paragraph 2 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration. There are several legal consequences. These legal consequences can be divided into two types, namely legal consequences that apply retroactively or backward and legal consequences that apply forward. As well as the legal consequences and in substance, these legal consequences are in line with the form of achievement in contract law as regulated in Article 1234 of the Civil Code.
creator: Elfianus Parianto
creator: Simplexius Asa
creator: A. Resopijani
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-26
publication date: 2025-05-26
volume: 6
number: 2
starting page: 108
ending page: 119
doi: 10.55606/jass.v6i2.1971

Upaya Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap Pelanggaran Privasi di Media Sosial Facebook di Kota Kupang
type: item
description: Facebook is a social activity platform that can be done in cyberspace (unreal), allowing for reciprocal interaction between users, one of which is conducting online buying and selling transactions. Privacy violations on social media can occur in various forms such as the spread of personal information without permission, identity theft, online fraud and many more. These cases not only harm individuals but can also have an impact on the reputation and public trust in social media platforms. This study is an empirical legal research study with a qualitative approach. Data collection techniques were obtained from interviews and documentary studies. The research analysis used descriptive qualitative analysis. The results of the study showed that repressive efforts are law enforcement efforts carried out by the NTT Regional Police in dealing with cases of consumer privacy violations carried out by fake accounts on Facebook social media. The obstacles experienced by the NTT Regional Police in dealing with cases of consumer privacy violations carried out by fake accounts on Facebook social media include: Legal aspects, Law enforcement aspects, Facilities and Facilities aspects, Community aspects, and Cultural aspects.
creator: Deksin Radja Wila
creator: Debby F.Ng. Fallo
creator: Adrianus Djara Dima
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-26
publication date: 2025-05-26
volume: 6
number: 2
starting page: 120
ending page: 128
doi: 10.55606/jass.v6i2.1972

Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Hewan Peliharaan Terhadap Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Dijalan Umum
type: item
description: Pets are animals kept by humans that must be cared for, looked after and have their living needs met and have a proper place. Negligence or neglect in the care of pets by pet owners is a form of error in criminal law as a result of someone's lack of care, resulting in something accidentally happening. So the author conducted this research with the aim of: (1) To find out whether pet owners whose negligence in looking after their pets cause traffic accidents on public roads can be punished. (2) To find out how the law provides sanctions for pet owners who are negligent in looking after their pets, causing traffic accidents on public roads and causing injuries and even death. The type of research used by the author is normative legal research. In this research, the sources of legal materials used by the author are primary legal material sources, secondary legal material sources, and tertiary legal material sources. The technique for collecting legal materials uses library research and then analyzed qualitatively. The findings specifically show that the regulations governing improper care of pets which cause traffic accidents on public roads are still subject to vague norms, so regulations are needed that regulate in more detail by referring to existing rules. Then there is the concept of criminal liability norms for pet owners who must fulfill the elements that constitute a causal offense, so that criminal liability can be sought through restorative justice and litigation.
creator: Hendrikus Charly Cransen Senin
creator: Jimmy Pello
creator: Debi F. Ng. Fallo
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-26
publication date: 2025-05-26
volume: 6
number: 2
starting page: 129
ending page: 139
doi: 10.55606/jass.v6i2.1973

Analisis terhadap Tindak Pidana Penipuan Penjualan Mobil yang Dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian Republik Indonesia
type: item
description: This study aims to determine the application and considerations of criminal law to the criminal act of car sales fraud committed by members of the Indonesian National Police based on Decision Number 3/Pid.B/2024/Pn Rtg. The research method used is a normative research method. Normative research is a method that focuses on analysis that is conceptualized and developed by examining the rules, norms, and rules related to the problem being researched. The results of the study show that (1) the perpetrator of a crime committed by a member of the police who is a civil servant, the judge imposes a general crime but does not apply a code of ethics hearing, which should be subject to disciplinary sanctions and code of ethics sanctions. (2) The judge in considering a decision should pay close attention to the incriminating matter of the defendant, namely the defendant's actions that are contrary to his work as a law enforcer.
creator: Fransiska Migiliani Jehula
creator: Heryanto Amalo
creator: Debi F. Ng.Fallo
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-26
publication date: 2025-05-26
volume: 6
number: 2
starting page: 140
ending page: 150
doi: 10.55606/jass.v6i2.1974

Perlindungan Hukum dengan Pemberian Restitusi terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan
type: item
description: The crime of obscenity is still a problem that is very difficult to eliminate. The main target of criminal acts of molestation often occurs in minors. Criminal acts of abuse that occur can have long-term impacts on children as victims both physically, psychologically, and socially. The research method used by the author is normative legal research, by reviewing or examining laws and regulations and court decisions related to the legal issues at hand. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively descriptively. The results of this study show that: (1) The basis for the consideration of the Panel of Judges in imposing a sentence on the perpetrator of the crime of child abuse in the case of Decision Number 69/Pid.Sus/2023/PN Bajawa is to consider its juridical and non-juridical aspects. (2) Regarding the legal consequences if the Restitution is unable to be paid by the Defendant so far has not been specifically regulated either in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Criminal Acts. If there is no provision that specifically regulates the penalty in lieu of restitution, there will be a small possibility for the Victim's Child to receive his rights.
creator: Dilla Kartika Odje
creator: Bhisa Vitus Wilhelmus
creator: Deddy R. Ch. Manafe
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-26
publication date: 2025-05-26
volume: 6
number: 2
starting page: 151
ending page: 161
doi: 10.55606/jass.v6i2.1975

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah di Desa Bijaepasu Kabupaten Timor Tengah Utara
type: item
description: The land sale and purchase agreement with everything above and in it has been implemented and proven by full payment by the buyer so that Article 571 of the Civil Code applies to the buyer. The research method used by the author is Empirical Jurisprudence with a qualitative approach, the data collection for this research is Interview research and Literature Study. the data is then analyzed using qualitative analysis. The results of the study indicate that Legal protection for land buyers in the case of transfer of ownership of teak trees by land sellers to third parties reviewed from the Civil Code guarantees the buyer's rights to the object that has been purchased, namely land and everything attached to the land. based on the Basic Agrarian Law (UUPA) legal protection for land buyers in the case of transfer of ownership of teak trees by land sellers to third parties is very weak. the settlement was carried out through mediation and the seller provided compensation in the form of another teak tree, but this shows that the implementation of the seller's responsibility is not entirely ideal from a formal legal perspective. the seller was proven to have fulfilled the four elements of an unlawful act.
creator: Helena Rose T. Banase
creator: Darius Mauritsius
creator: Helsina F. Pello
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-26
publication date: 2025-05-26
volume: 6
number: 2
starting page: 162
ending page: 172
doi: 10.55606/jass.v6i2.1976

Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kelurahan Lasiana Kota Kupang
type: item
description: Land and Building Tax (PBB) is a tax on land and buildings. Earth is the surface of the earth and the body of the earth underneath, including land and waters, as well as the sea in the territory of the Republic of Indonesia. Building is a technical construction that is planted or permanently attached to land and water for residence, place of business, and place of business. This research is an empirical legal research conducted in the Government of East Nusa Tenggara Province, namely in Lasiana Village, and the Regional Revenue Office (Dispenda) of Kupang City, related to the topics discussed in this paper. The data is analyzed descriptively-qualitatively. Based on the results the authors show that There is still a lack of public awareness in paying taxes. Taxpayers view prioritizing basic needs that must be met and prioritized. And view the tax as an extortionist so that many taxpayers complain that the increase in the tax burden is the same as the increase in their burden. In encouraging taxpayers to pay Land and Building Tax because of the inhibiting factors of low public awareness in paying Land and Building Tax.
creator: Liliany Tefa
creator: Hernimus Ratu Udju
creator: Cyrilius W. Taran Lamataro
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-26
publication date: 2025-05-26
volume: 6
number: 2
starting page: 173
ending page: 182
doi: 10.55606/jass.v6i2.1978

Analisis Kriminologi Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis (Homoseksual) yang Dilakukan Oknum Pendamping Paskibraka terhadap Anak
type: item
description: Obscenity is often defined in the Criminal Code, which is a criminal act that contradicts and violates a person's decency and moral norms, all of which are in the environment of sexual lust. This crime of obscenity can deviate further where this crime of obscenity is committed by the perpetrator and the victim is someone of the same sex in this case the perpetrator is a man and the victim is a man as well or can be called (homosexual). The research method used is empirical juridical research. The results of the study show that the occurrence of same-sex abuse crimes is influenced by several factors, namely sexual orientation factors, psychological factors and science and technology abuse factors and child abuse crimes carried out with law enforcement efforts for crimes in pre-emptive efforts, preventive efforts and repressive efforts. The suggestions submitted include: The role of the family, especially parents, should be further improved in shaping a person's personality must be done from the moment a person is in the process of forming a personality and In order to be able to suppress and break the chain of the crime of same-sex molestation (homosexual) against children, it is necessary to improve the provisions in the Criminal Code and Law No. 23 of 2002 in conjunction with Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, namely by amending criminal penalties For perpetrators of sexual violence against children, it becomes life or the death penalty.
creator: Elisabeth Puji Sri Rejeki
creator: Rudepel Petrus Leo
creator: Rosalind Angel Fanggi
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-26
publication date: 2025-05-26
volume: 6
number: 2
starting page: 183
ending page: 191
doi: 10.55606/jass.v6i2.1979

Implikasi Pemekaran Wilayah Kecamatan terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Congkar Kabupaten Manggarai Timur
type: item
description: This research aims to find out and analyze the implications of the expansion of sub-district areas on public services in Congkar District, East Manggarai Regency. This research is an empirical legal research supported by a socio-legal approach, a legislative approach and a conceptual approach using primary data and secondary data that are analyzed qualitatively descriptively. The results of the study show that (1) the expansion of Congkar District from Sambi Rampas District has had a real positive impact in the fields of administrative services, health, education, and infrastructure (2) the factors that hinder public services in Congkar District, East Manggarai Regency that hinder public services after the expansion are the factors of funds, infrastructure facilities and human resources.
creator: Honorata Etralia Mardin
creator: Saryono Yohanes
creator: Agnes Doortji Rema
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-26
publication date: 2025-05-26
volume: 6
number: 2
starting page: 192
ending page: 202
doi: 10.55606/jass.v6i2.1980

Tinjauan Yuridis Penolakan Permohonan Kasasi oleh Mahkamah Agung Terkait Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Korupsi
type: item
description: Corruption and the rule of law are two things that are not foreign in the order of national, state and social life. Corruption seems to be a vocabulary that is experiencing inflation because it is most often used in almost all news reports. However, in corruption cases, judges are often less observant in paying attention to the facts presented in the trial so that often defendants in corruption cases are not punished commensurate with their actions, some even end in acquittals. The research method used by the author is normative legal research, by reviewing or examining laws and court decisions related to the legal problems faced. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are then analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that The basis for the Supreme Court's consideration in rejecting the public prosecutor's cassation application regarding the acquittal in corruption (Case Study of Supreme Court Decision Number: 2205 K/Pid.Sus/2022) is by considering the legal and non-legal aspects. Regarding the effectiveness of the decision in providing a deterrent effect for perpetrators of corruption in the future, judges in considering a decision should pay close attention to the facts in the trial so that the defendant's actions can be subject to sanctions and in the future can provide a deterrent effect on perpetrators of corruption in the future. The judge's consideration in imposing a sentence after the examination process in court must pay maximum attention to the sense of justice of the actions that have been committed by the defendant so that the verdict can provide a deterrent effect for perpetrators of corruption in the future.
creator: Enggelina Margaritha Fiah
creator: Debi F.Ng. Fallo
creator: Sigit Prabowo
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-26
publication date: 2025-05-26
volume: 6
number: 2
starting page: 203
ending page: 212
doi: 10.55606/jass.v6i2.1981

Kajian Kriminologi terhadap Pencurian Uang di Anjungan Tunai Mandiri di Rumah Sakit Leona Kefamenanu
type: item
description: This research is a study that aims to analyze the case of money theft at the automated teller machine of Leona Hospital, Kefamenanu Regency. This research is an empirical legal research supported by a qualitative descriptive approach using primary, secondary and tertiary data. The results of this study show that (1) The factors that cause the theft of money carried out by Security are internal factors and external factors. Internal factors are in the form of the intentions of the perpetrators, morals and education, while external factors are in the form of the living environment, economic conditions and global development. (2) In an effort to counteract restorative justice, restorative justice efforts are carried out so that the perpetrators who commit criminal acts do not undergo criminal proceedings, and thus, through joint deliberation, it is hoped that solutions and alternatives can be found to resolve criminal cases.
creator: Desanta Prasedis Tanu
creator: Debi F.Ng.Fallo
creator: Adrianus Djara Dima
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-26
publication date: 2025-05-26
volume: 6
number: 2
starting page: 213
ending page: 221
doi: 10.55606/jass.v6i2.1982

Analisis Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi Online di Kota Kupang
type: item
description: Purpose of this research aims to find out and explain the function and role of the police in tackling online prostitution in Kupang City, and find out what factors affect the success of the police in tackling online prostitution in Kupang City. This research is a type of empirical research. The source of material from this study is primary legal material obtained from the information or opinions of the respondents, then analyzed qualitatively. The results of this study show that the Role of the Police in Overcoming Online Prostitution in Kupang City. The police's efforts to tackle online prostitution in Kupang City involve prevention, control, and enforcement measures. Prevention is carried out through community disease operations, education, and cyber patrols. Factors Affecting the Success of the Police in Overcoming Online Prostitution in Kupang City. The factors that affect the success of the police in tackling online protests are Internal Factors and External Factors. Suggestion from the author It is hoped that the East Nusa Tenggara police will strengthen and debriefing the police so that legal action against online prostitution is more effective and fair.
creator: Risna Astuti
creator: Deddy R. Ch. Manafe
creator: Adrianus Djara Dima
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-26
publication date: 2025-05-26
volume: 6
number: 2
starting page: 222
ending page: 235
doi: 10.55606/jass.v6i2.1985

Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Jalan Antara Dinas Pekerjaan Umum dan CV. Citra Ngada di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada
type: item
description: This study aims to find out and discuss the implementation of the road work agreement between the Public Works Office and Cv. Citra Ngada in Bajawa District, Ngada Regency. The research is an empirical research supported by primary data, secondary data and tertiary data. This study used data collection techniques in the form of literature studies and interviews with three respondents. This study uses data analysis techniques in the form of editing, coding and systemaging as well as qualitative descriptive data analysis. The results of this study show (1) the implementation of the Agreement between CV. Citra Ngada and the Public Works Office are carried out based on Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning the Procurement of Government Goods/Services. During the duration of the Segment Log Work Agreement, there was a change in work where there was a difference between the field conditions and the frame of reference specified in the contract document (2) Obstacles in the implementation of road works between the Public Works Office and CV Citra Ngada were greatly influenced by various internal and external factors. Bad weather, equipment breakdowns, labor shortages, and material procurement issues.
creator: Hendrika Yunita Bebhe
creator: Orpa J. Nubatonis
creator: Chatryen M. Dju Bire
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-26
publication date: 2025-05-26
volume: 6
number: 2
starting page: 236
ending page: 246
doi: 10.55606/jass.v6i2.1988

Implementasi Inovasi Pelayanan Malam “Mlebu Peteng” di Kantor Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
type: item
description: Banjarsari Sub-district is one of the government agencies that has duties and functions in supporting public services, especially population administration services. To realize maximum service, Banjarsari Sub-district presents the “Mlebu Peteng” innovation, namely administrative services at night as a form of adaptation to the needs of people who have limited time during regular working hours. This innovation is an effort to improve service quality by expanding community access to public services. The purpose of this research is to describe the implementation of the “Mlebu Peteng” night service at the Surakarta City Banjarsari Sub-district Office and the obstacles experienced during the service process. The research method uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results showed that the implementation of the “Mlebu Peteng” innovation has helped the community in obtaining services outside working hours, with the level of community satisfaction reaching 91.77% in 2024. Based on George C. Edward III's policy implementation theory, the success of this innovation is supported by effective communication, adequate resources, positive disposition of officers, and a clear bureaucratic structure. However, there are several obstacles such as the lack of budget for officer incentives, uneven understanding of technology among staff, limited KTP-el recording services and SOPs that do not include mechanisms for handling technical complaints.
creator: Widya Salma Khoirunnisa
creator: Irsyadul Ibad
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-05-28
publication date: 2025-05-28
volume: 6
number: 2
starting page: 247
ending page: 261
doi: 10.55606/jass.v5i2.2003

Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
type: item
description: Village development is an important pillar in national development, where community participation is a key factor in achieving success. The Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes) serves as a strategic document that guides development policies and programs at the village level, with community involvement crucial to ensure that their needs and expectations are met. This study identified three important aspects of community participation: as a tool to obtain information, to increase trust in development programs, and as a democratic right. Despite challenges in involving the community, such as a lack of understanding of planning mechanisms and time constraints, the hope for increasing participation remains. Qualitative research methods were used to explore the most effective methods in increasing community involvement. The results showed that active community participation in the preparation of the RPJMDes in Tembung Village can increase transparency, accountability, and relevance of development programs, thus creating inclusive and sustainable development. Cooperation between residents and the village government is the key to achieving optimal development results that are felt by all levels of society.
creator: Adelina M Aritonang
creator: Ertika Susanti Pasaribu
creator: Pebryna Riosa Siburian
creator: Julia Ivanna
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-02
publication date: 2025-06-02
volume: 6
number: 2
starting page: 262
ending page: 268
doi: 10.55606/jass.v6i2.2037

Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dalam Optimalisasi Pelayanan Publik
type: item
description: The quality of public service is one of the indicators of the success of local governments in the context of regional autonomy. This research examines the implementation of the Integrated Administrative Services Program (PATEN) in Kalidawir District, Tulungagung Regency, as a strategy to bring administrative services closer to the community. This study aims to determine the quality of PATEN services and identify the inhibiting factors in optimizing the conduct of public services. The method used is descriptive qualitative method. Data were collected through observation, documentation, and interviews, and then analyzed interactively using the Miles and Huberman model. This study adopts five dimensions of service quality according to Zeithaml, Berry, and Parasuraman, namely: physical evidence, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The research findings indicate that the implementation of PATEN in Kalidawir District has good performance in terms of service infrastructure, procedural accuracy, responsiveness, and transparency. The inclusivity of services is supported by facilities such as child-friendly rooms and breastfeeding rooms. The staff always implements SOP, provides timely services, and maintains professional behavior. However, there are two main obstacles that hinder the optimization of services: inadequate infrastructure for the elderly and persons with disabilities, as well as limited public understanding of service procedures. These challenges affect access, efficiency, and perceptions of service delivery. This study concludes that although PATEN services in Kalidawir District meet general standards, improving inclusive facilities and communication strategies is essential for more equitable and effective service outcomes.
creator: Akhmad Rifai
creator: Hayat Hayat
creator: Hirshi Anadza
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-04
publication date: 2025-06-04
volume: 6
number: 2
starting page: 269
ending page: 285
doi: 10.55606/jass.v6i2.2044

Analisis Yuridis Dugaan Keterlambatan Notifikasi Akuisisi Oleh Nippo Corporation Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 16/KPPU/M/2023
type: item
description: This study discusses the Decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Number 16/KPPU-M/2023 regarding the delay in notification of the takeover of PT Kadi Indonesia Manufaktur shares by Nippo Corporation. The acquisition transaction was legally effective on June 3, 2021, but was only notified to the KPPU on October 18, 2021, which exceeded the 60-day working limit according to KPPU Regulation Number 3 of 2020. The purpose of this study is to analyze the legal principles used by the KPPU and assess the application of Article 29 of Law Number 5 of 1999 in conjunction with Article 5 of Government Regulation Number 57 of 2010. The method used is normative juridical with a case study approach. The results of the study show that the KPPU applies the repressive principle, namely that legal action is taken after the violation occurs. Although no bad intentions were found on the part of Nippo Corporation, elements of violation were considered proven, including asset values ​​exceeding the threshold and negligence in fulfilling administrative obligations. As a result, KPPU imposed an administrative sanction in the form of a fine of Rp1 billion. This finding emphasizes the importance of business actors' compliance with the provisions of acquisition notifications and shows the need to strengthen socialization and preventive warnings to prevent similar violations in the future.
creator: Ira Fadia Fajar
creator: Indah Indah
creator: Alya Rizki Asra
creator: Wirdatul Jannah
creator: Husnaeni Husnaeni
creator: Septi Anisa
creator: Siti Zulfa Masruroh
creator: Almanda Putri Andini
creator: Ayyesha Salsabila
creator: Alif Nur Azis
creator: Muhammad Qodri Hamid
creator: Faris Hasan Aziz
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-04
publication date: 2025-06-04
volume: 6
number: 2
starting page: 286
ending page: 295
doi: 10.55606/jass.v6i2.2043

Dampak Overcrowding terhadap Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ruteng
type: item
description: Prison, is an institution whose existence is inseparable from law enforcement in Indonesia. Unlike prisons, Rutan functions as a temporary detention place for suspects or defendants who are undergoing the trial process. Currently, almost all prisons and prisons in Indonesia are experiencing an overcrowding crisis with an overcrowding rate. 92%. This condition is like a time bomb ready to explode. Extreme overcrowding in prisons and prisons has various negative impacts. Overcrowding in correctional facilities and prisons is a serious problem that must be overcome immediately. The impact is not only on the health and safety of residents, but also on the effectiveness of coaching and the state budget. This study aims to find out and discuss the impact of overcrowding on class IIB state prison inmates in Ruteng Regency. This research is an empirical legal research or empirical juridical research supported by a statuecause approach using primary data and secondary data collected using observation, documentation and interview techniques conducted with 33 informants. The data obtained was processed using editing techniques, data classification, data verification and description after which it was analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study showed that (1) Overcrowding in Ruteng Class IIB Prison was caused by several interrelated factors. First, the limited capacity of Ruteng Detention Center. Second, the crime rate has increased in three districts. Third, the penal policy is not yet effective. Fourth, the low legal awareness of the public also plays a role in the increase in crime rates. (2) Overcrowding in Ruteng Class IIB Prison has a significant impact on inmates, especially in fulfilling their rights including the right to inmate health, the right to security, and the right to rehabilitation. Social coaching and reintegration programs cannot run effectively due to limited resources and space.
creator: Frederich Ramiga Seputra Gaut
creator: Karolus K. Medan
creator: Heryanto Amalo
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-10
publication date: 2025-06-10
volume: 6
number: 2
starting page: 296
ending page: 310
doi: 10.55606/jass.v6i2.2089

Analisis Yuridis atas Putusan Praperadilan Kasus Korupsi Eks Wamenkumham oleh Hakim Pengadilan
type: item
description: Corruption is one of the serious problems currently being faced by many countries in the world, including our country Indonesia. Not only does it harm the country's economy, corruption has also been proven to hinder the development of a country and create social injustice. This study aims to determine the basis for the judge's considerations in granting a pretrial motion by the former deputy minister of law and human rights and than the judge's decision related to the determination of the suspect in the pretrial motion. The method used in this study is normative legal research with a Legislation approach, Conceptual Approach, and Case Approach. The data collection technique used is library research, the data is collected and then analyzed using descriptive qualitative analysis. The results of the study show that the basis for the judge's considerations in the pretrial motion decision on the Eddy Hiariej case shows the judge's tendency to focus more on formal aspects than material aspects. The judge's decision in granting a pretrial motion, especially in corruption cases such as the Eddy Hiariej case, the judge should not limit his considerations only to the due process of law aspect which emphasizes procedural accuracy. However, on the other hand, judges are also required to pay attention to the dimensions of the crime control model, which emphasizes the effectiveness of eradicating crime, as well as the principle of substantive justice, which demands justice based on material truth.
creator: Amos Aldy Bessie
creator: Reny R. Masu
creator: Orpa G. Manuain
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-10
publication date: 2025-06-10
volume: 6
number: 2
starting page: 311
ending page: 321
doi: 10.55606/jass.v6i2.2090

Hubungan Antara Risiko Sistematis, Tingkat Suku Bunga, dan Return Saham dalam Portofolio Investasi
type: item
description: This study aims to examine the impact of systematic risk and interest rates on the stock returns of state-owned banks (Bank BUMN) listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2021–2023. Using a multiple linear regression approach, the study finds that neither systematic risk nor interest rates have a significant partial or joint effect on the stock returns of Bank BUMN. These findings indicate that in the context of the Indonesian stock market—particularly the state-owned banking sector—these factors may not necessarily be the primary determinants in shaping stock returns. The implication of these results is the importance of considering other variables that may play a greater role in explaining stock return movements, such as firm-specific microeconomic factors and investor expectations regarding the banks’ fundamental performance.
creator: Banafsyah Imanda Safa
creator: Diana Oktavia Kholimah Wati
creator: Vidinia Nuansa Citra
creator: Felisya Natalia Purwanto
creator: Maria Yovita R. Pandin
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-11
publication date: 2025-06-11
volume: 6
number: 2
starting page: 322
ending page: 333
doi: 10.55606/jass.v6i2.2091

Sinkronisasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Pusat di Desa Marindal II
type: item
description: This study aims to determine the synchronization mechanism carried out in the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) Program between the central government and the village government in Marindal II Village. This research used descriptive qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results showed that the implementation of the BLT program was carried out with a systematic coordination mechanism between the central and village governments, starting from coordination meetings, data collection by the hamlet head, verification, to direct and transparent distribution of assistance. This finding shows that synchronization between the central and village governments in the distribution of BLT can be effective if supported by good coordination, understanding of regulations, and transparent communication to the community.
creator: Talita Sembiring
creator: Kania Nova Ramadhani
creator: Gadis Prasiska Sembiring
creator: Julia Ivanna
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-11
publication date: 2025-06-11
volume: 6
number: 2
starting page: 334
ending page: 347
doi: 10.55606/jass.v6i2.2092

Implementasi Electronic Health Record di RSUD Loekmono Hadi Kudus
type: item
description: This study explores the implementation process of the Electronic Health Record (EHR) system at RSUD Loekmono Hadi Kudus. The objective is to gain an in-depth understanding of the implementation phases, identify encountered challenges, and assess the system’s impact on the efficiency of medical record management and quality of healthcare services. A qualitative methodology was employed, using in-depth interviews and direct field observations for data collection. The findings indicate that the EHR system facilitates easier access to patient data, accelerates service delivery, and improves the accuracy and reliability of medical information. Despite facing several challenges related to technical issues and human resources, training and adaptation efforts proved effective in overcoming these obstacles. The study recommends ongoing system enhancements and continuous training for staff to ensure more effective utilization of EHR in the future.
creator: Ahmad Farid
creator: Fadhila Nazwa Rahmania
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-16
publication date: 2025-06-16
volume: 6
number: 2
starting page: 348
ending page: 352
doi: 10.55606/jass.v6i2.2104

Taktik Pengaruh dalam Kepemimpinan
type: item
description: Leadership in modern organizations has undergone a significant paradigm shift. No longer solely understood as a formal power inherent in a structural position, leadership is now examined as an interpersonal process that is complex, dynamic, and full of nuances of influence. In an increasingly horizontal, collaborative, and network-based organizational environment, a leader's effectiveness is not only determined by formal authority, but also by his ability to influence others strategically and ethically. There are nine main tactics used by leaders to influence the behavior and decisions of others: legitimacy, rational persuasion, inspirational pleas, consultation, exchange, personal pleas, ingratiation, pressure, and coalition. This study explores these nine influence tactics, using an exploratory qualitative approach through document studies and narrative analysis. The results show that the influence tactics carried out by the Leader must be effective and able to adapt the tactics to the social context and ethical values. Influence tactics in carrying out leadership are not prohibited but must be done responsibly and elegantly.
creator: Maulan Aklil
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-17
publication date: 2025-06-17
volume: 6
number: 2
starting page: 353
ending page: 374
doi: 10.55606/jass.v6i2.2105

Kekuatan Modal Sosial dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa
type: item
description: This study aims to explain the strength of social capital owned by Nurdin in political contestation in 2016. This type of research is a descriptive qualitative study to explore the strength of social capital in the transformation of village head leadership. Meanwhile, the approach used is the phenomenological approach The results of this study indicate that the previous leadership style that the author limits only captures the leadership style for the period 2002-2009. During the 2002-2004 period, when Karaeng Oddang was in charge, in his leadership he tried to be more democratic, but the domination of his father (Karaeng Manna) was still strong at that time. Likewise with Aji Awaluddin 's karaeng leadership style, he was a typical leader who was considered by the community to be very good and realized democratic values ​​during his tenure as head of Kindang village for the 2004-2009 period. In 2009-2016, this was where leadership transformation took place. Photographing Nurdin's leadership style for the period of 2009 cannot be separated from appreciation and praise. However, this criticism did not have an impact on the 2016 village head election. Nurdin won the pilkades again. Nurdin's strength of social capital in the election has won him victory. The rise of primordial sentiment among ordinary people (tumaradeka) as Nurdin's strength, and on the other hand the rise of negative stereotypes against karaeng that spread to the issue of group identity and the strong strength of social networking capital, bonding, bridging and linking greatly colored the 2016 pilakdes. Social capital security control is a selling point for Nurdin so that he can get support from the community compared to other candidates who are deemed unfit and unable to anticipate security in Kindang village.
creator: Jupri Jupri
creator: Nurmiati Nurmiati
creator: Abd Haris
creator: Muhammad Tobar
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-06-28
publication date: 2025-06-28
volume: 6
number: 2
starting page: 375
ending page: 394
doi: 10.55606/jass.v6i2.2133

Pengaruh Tata Kelola Kolaboratif terhadap Keberhasilan Program Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Makassar
type: item
description: Sustainable development in coastal areas requires collaborative governance involving multiple stakeholders, including government, private sector, and communities. Makassar, as a major coastal city in Eastern Indonesia, faces significant challenges in implementing sustainable development programs in its coastal areas.This study examines the influence of collaborative governance on the success of sustainable development programs in Makassar's coastal areas, with a focus on accountability mechanisms and stakeholder engagement processes.This research employs a mixed-method approach, combining quantitative analysis using Structural Equation Modeling (SEM) and qualitative analysis through in-depth interviews with 150 respondents from government agencies, private sector, NGOs, and local communities. Data were collected from January to October 2024 in four coastal sub-districts of Makassar.The study reveals that collaborative governance significantly influences the success of sustainable development programs (β = 0.687, p < 0.001). Key mediating factors include transparency in resource allocation (β = 0.445, p < 0.01), community participation in decision-making (β = 0.523, p < 0.001), and integrated monitoring systems (β = 0.398, p < 0.05). Effective collaborative governance enhances sustainable development program outcomes through improved accountability, resource efficiency, and stakeholder satisfaction. The findings suggest that formal collaboration frameworks and transparent financial reporting mechanisms are critical success factors.
creator: Natsir Mallawi
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-07-11
publication date: 2025-07-11
volume: 6
number: 2
starting page: 395
ending page: 412
doi: 10.55606/jass.v6i2.2146

Contribution of Technology Adoption to the Environmental and Socio-Economic Conditions of Vegetable Producers in Svay Rieng Province
type: item
description: Extension workers have been instrumental in encouraging farmers to adopt new technologies, aiming to improve productivity, income, social status, and climate resilience. This study investigates challenges in technology adoption and its impact on vegetable production, economic and social enhancement, and climate resilience in Svay Rieng province. Data from 302 agricultural cooperative members were analyzed using Pearson’s correlation to examine relationships and linear regression to predict factors influencing farmers' achievements. Results show that internal challenges (labor, capital, technical know-how) significantly influence success, followed by external challenges. Investments in hard technologies (e.g., net houses, drip irrigation) strongly correlated with achievements, while soft technologies (technical knowledge) had a lesser impact. Regression analysis identified internal challenges and adoption of hard technologies as key predictors, explaining 25% of overall performance, including 36%, 29%, and 25% of economic, social, and climate resilience improvements, respectively. For production, only internal challenges and hard technologies were determinants, predicting 30%. Addressing internal challenges and enhancing technology applications are critical to improving vegetable producers' success in the province.
creator: Hong Chhun
creator: Chun Nimul
creator: Buntong Borarin
creator: Serey Mardy
creator: Sao Vibol
creator: Chan Bunyeth
creator: Tum Saravuth
creator: Ros Vanchey
rights: Copyright (c) 2025 JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
date: 2025-07-15
publication date: 2025-07-15
volume: 6
number: 2
starting page: 413
ending page: 421
doi: 10.55606/jass.v6i2.2150