Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018
DOI:
https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.501Keywords:
Budget Implementation Document (DPA), Village Apparatus, Village Financial Management, Cash Budget Plan (RAK)Abstract
After the revision of Permendagri Number 113 of 2014 to Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, there has been a change in the role of village officials in managing village finances. The purpose of this paper is to look at the new role of village officials in managing village finances based on Permendagri Number 20 of 2018. The author uses the literary studies method. The findings from this study are that village financial management includes: planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The role of village officials in the planning stage is compiling the RKP Desa and APBDesa documents, in the implementation stage compiling DPA, DPPA, DPAL, and self-supporting books, in the administration stage compiling cash books, bank ledgers and tax auxiliary books, in the reporting stage compiling reports realization of activities, and at the accountability stage prepare budget realization reports (LRA), notes on financial reports (CaLK), reports on the realization of activity implementation, and sectoral activity reports.
References
Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa. (2016). Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Kurnianingrum, F., Shandar, Bimasena, A., Hakim, D. A., Nugroho, F. A., & Falufi, R. (2021). Buku I: Petunjuk Teknis Operasional Perencanaan Keuangan Desa. Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
Kurnianingrum, F., Shandra, Bimasena, A., Hakim, D. A., Nugroho, F. A., & Falufi, R. (2021a). Buku III: Petunjuk Teknis Operasional Penatausahaan Keuangan Desa. Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
Kurnianingrum, F., Shandra, Bimasena, A., Hakim, D. A., Nugroho, F. A., & Falufi, R. (2021b). Buku IV: Petunjuk Teknis Operasional Pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa. Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
Kurnianingrum, F., Shandra, Bimasena, A., Hakim, D. A., Nugroho, F. A., & Falufi, R. (2021c). Petunjuk Teknis Operasional: Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
Mengoptimalkan Peran Kecamatan Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa. (2017). KOMPAK.http://researchinstitute.penabulufoundation.org/wpcontent/uploads/2019/11/5.-Materi-Pelatihan-Seri-Layanan-Dasar-Optimalisasi-Peran-Kecamatan-dalam Pembinanaan-dan-Pengawasan-Pengelolaan-Keuangan-Desa.pdf
Pengelolaan Keuangan Desa Pasca Terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. (2018). https://slideplayer.info/slide/16109144/%0A
Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. (2015). Deputi bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Prasetyo, Antonius Galih & Abdul Muis (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan Dan Solusi, Jurnal Desentralisasi Volume 13, Nomor1.
Suryaningsih, S., Putri, R. P., Zamhasari, Z., & Gafar, T. F. (2023). Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari Dalam Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) Sesuai Dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Nusantara Berbakti, 1(3), 31–39. https://ukitoraja.id/index.php/jnb/article/view/181
Regulasi
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6/2014 tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20/2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
