Perlindungan Hukum terhadap Keberadaan Guru Honorer pada Sekolah Negeri di Kota Semarang
DOI:
https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i2.2350Keywords:
Employment Agreements, Honorary Teachers, Legal Protection, Public Schools, Semarang CityAbstract
Teachers are professional personnel who play an important role in determining the quality of education; however, they still face various issues such as low wages, a shortage of teaching staff, and an increasing number of cases in which teachers encounter legal problems while performing their duties. This condition indicates the importance of regulation and legal protection, particularly for honorary teachers who, to date, still lack clarity regarding their employment status. This study aims to identify the forms of legal protection guarantees as well as the regulatory framework concerning legal protection for honorary teachers in public schools in Semarang City. The method used is empirical juridical research to identify the gap between normative provisions and their implementation in practice. The results show that legal protection for honorary teachers is manifested through employment agreements as the basis of legal relations; however, its implementation is not yet optimal, as there are still teachers who do not have employment agreements and whose rights have not been fully fulfilled. The implications of this study emphasize the need to strengthen policies and coordination among stakeholders to ensure legal certainty and the welfare of honorary teachers.
References
Burhan, A. (2001). Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta.
Dora, R. (2020). Analisa peran tenaga honorer terhadap efektivitas tugas aparatur sipil negara. Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, 1(1), 8–15. https://doi.org/10.46730/japs.v1i1.2
Hadjon, P. M. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press.
Juhri. (2010). Landasan & wawasan pendidikan: Suatu pendekatan kompetensi guru. Panji Grafik.
Karin, H., Alfons, S. S., & Matitaputty, M. I. (2021). Perlindungan hukum terhadap pekerja di masa pandemi Covid-19. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1(3), 265–275.
Lingkarjateng.id. (2021, June 26). Lingkar Jateng, Berita Jawa Tengah Hari Ini. https://lingkarjateng.id/
Malia, S. (2018). Tinjauan hukum terkait rekrutmen guru honorer.
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017 tentang Guru.
Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi ASN.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Rahardjo, S. (1984). Masalah Penegakan Hukum: Suatu Kajian Sosiologis. Sinar Baru.
Sadjijono. (2011). Bab-Bab Hukum Administrasi. Laksbang Presindo.
Saputro, D. A., Sudarsono, & Effendi, L. (2014). Kedudukan dan perlindungan hukum tenaga honorer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
Sidik, F. (2016). Guru berkualitas untuk sumber daya manusia berkualitas. Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4(2), 109–114. https://doi.org/10.30603/tjmpi.v4i2.444
Soekamto, S. (1982). Pengantar Ilmu Hukum. Universitas Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ustama, D. D. (2010). Peranan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan. DIALOGUE, 6(1), 1–12.
Widianto, A. (2017). Perlindungan Hukum dalam Pendidikan: Suatu Pendekatan Holistik. Pendidikan Berkah.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
