Evaluasi Kinerja Personil dalam Upaya Penanggulangan Kejadian Kebakaran (Studi Kasus Posko Kemuning pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang)
DOI:
https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1512Keywords:
Evaluation, Personnel Performance, Palembang CityAbstract
Imam Sufardi Sunaryo, Evaluation of Personnel Performance in Efforts to Overcome Fire Incidents (Case Study of the Kemuning Command Post at the Palembang City Fire and Disaster Management Service). This study aims to analyze the performance of personnel in disaster management efforts (Case Study of the Kemuning Command Post at the Palembang City Fire and Disaster Management Office). The study used qualitative methods with data collection, namely observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the personnel have tried to do a good job in accordance with the SOP or applicable regulations, but on the other hand the personnel also continue to learn and practice in self-development and personal quality improvement by improving the quality of individuals which are expected to have an impact on the institution in service to public. The firefighters, especially the kemuning post, have done a good job, where the fact is that from time to time the personnel continue to learn and make improvements to their performance, by improving the quality of service for the fire service, especially the kemuning post. Every time from year to year there are always improvements and improvements both in terms of increasing human resources with training every time, there are also improvements in terms of facilities and infrastructure that continue to be added and improved, with the aim of improving the quality of the institution's services. The result is maximum, but technical and method problems in the field, of course, there are still many gaps that must be made for improvements that should be minimized in the future. The supporting factors in this research, namely the existence of training and training attended by personnel, are an important factor to improve the performance of Pos Kemuning personnel. While the inhibiting factor is the lack of supporting facilities such as cars and others.
References
Ahadi, Nopri. 2004. Pengantar Manajemen. Pekanbaru:UIR Press
Dwiyanto, Agus. 2002. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Galang Printika.
Hasibuan, Malayu S.P.. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:Bumi Aksara.
Kaho, Yosef Riwu. 1997, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Gravindo Persada.
Manulang. 1991. Dasar - Dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Mardiasmo. 2002, Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:Andi.
Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Jakarta:UIP
Moleong, Lexy J.. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sriartha, dkk. 2004. Perspektif Global. IKIP Singaraja (tidak diterbitkan).
Strauss, Anselm and Juliet Corbin. 1997. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Surabaya:PT Bina Ilmu.
Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kebijakan: Peraturan dan Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 8 Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 354)
Peraturan Pemerintah Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota
Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10)
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 12. Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Strategi Dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemadam Kebakaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
