Implementasi Alat Pembatas Kecepatan Di Kecamatan Binawidya
DOI:
https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1188Keywords:
Implementation, Speed Limiters, Message Content, Message Form, Perceptions about LeaderAbstract
Road is a land transportation insfrastucture that covers all part of the road, including traffic facilities. One of the most common road equipment facilities is speed limiters which function to limit the speed of vehicle users. The regulation that governing about these speed limiters are Regulation of Minister of Transportation Number 14 of 2021. This policy was made as a guideline for the implementation of road equipment facilities, including speed limiters. However, in its implementation in Binawidya District, this regulation is rarely known by the public. In the end, many road that require this tool were built independently, without knowing the actual shape and size. The organizer of this regulation for city road is the Mayor, who is assisted by the City Transportation Agency. This research uses a qualitative method and using Malcolm L.Goggin, et al. theory of policy implementation as a reference. The result show that the implementation of these policies is still not optimalized. There are three factors that hinder it, and that is 1) there no separate Regional Regulation regarding speed limiting device, 2) the lack of communication and socialization through social media that are ineffective, and 3) the human resource who understand the technical work of speed limiting device are still lacking..
References
Agustino, L. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2nd ed.). CV. Alfabeta.
Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik (2nd ed.). CV. PUSTAKA SETIA.
Astuti, Winny, dan Hardiana, A. (2009). Perencanaan Partisipatif pada Tingkat Kelurahan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan pada Permukiman Kumuh Perkotaan. Journal of Regional and City Planning, 20(2), 146–154.
Faat, D. M. (2018). Standar Efektif Penerapan Rubber Speed Bump Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 (Studi Kajian pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh) [Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh]. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5128/
Irawan, B. (2018). Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat Pembatas Kecepatan (APK) / Polisi Tidur Pada Jalan Kelas III C Berdasarkan Keputusan Menteri Pehubungan Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pemakai Jalan (di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru) [Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau]. http://repository.uin-suska.ac.id/16079/
Kadji, Y. (2015). Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas. Universitas Negeri Gorontalo Press.
Kurniyati, Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Liani, A. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Toapaya Utara Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Tahun 2014. http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2016/08/JURNAL11.pdf
Makhmudi, D. P., & Muktiali, M. (2018). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN PADA PROGRAM PLPBK DI KELURAHAN TAMBAKREJO, KOTA SEMARANG. Jurnal Pengembangan Kota. https://doi.org/10.14710/jpk.6.2.108-117
Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010. (2011). 2(2), 89–130. http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/69878
Meter, Donald. S Van, dan Horn, C. E. Van. (1975). The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework. Administration & Society, 6(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404
Nugroho, R. (2014). Metode Penelitian Kebijakan. Pustaka Pelajar.
Pekanbaru, B. P. S. (2020). Kota Pekanbaru Dalam Angka 2020 (B. P. S. Pekanbaru (Ed.)). CV. MN Grafika.
Pous, A. S. F., & Pambudi, A. (n.d.). Implementasi Kebijakan Alat Pembatas Kecepatan di Kota Yogyakarta. 1–17. http://library.fis.uny.ac.id/elibfis/index.php
Purwanto, Erwan Agus, dan Sulistyastuti, R. D. (2015). Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Penerbit Gava Media.
Sintia, Inda, dan Rinaldi, Y. (2018). Izin Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, 2(3), 476–489. http://jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/13523/5728
Surompo, Bimma Ajiwijaya, MHM, Amirotul, dan Handayani, D. (2015). Pengaruh Alat Pengendali Kecepatan Vertikal, Lebar Jalan dan Jarak Pemasangan Terhadap Kecepatan (Di Lingkungan Pemukiman). Matriks Teknik Sipil, 3(2), 65–72. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/mateksi.v3i1.37310
Syukri, R. P. E. (2020). Penerapan Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru [Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau]. http://repository.uin-suska.ac.id/16079/
Wahyudin. (2018). Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa tanah karaeng kecamatan manuju kabupaten gowa [Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11504/
Winoto, Y. (2015). Penerapan Teori Kredibilitas Sumber (Source of Credibity) Dalam Penelitian-penelitian Layanan Perpustakaan. Journal of Library and Information Science, 5(2), 1–14. https://ejournal.upi.edu/index.php/edulib/article/viewFile/4393/3101
Agustino, 2020; Faat, 2018; Irawan, 2018; Kadji, 2015; Liani, 2014; Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010, 2011; Meter, Donald. S Van, dan Horn, 1975; Nugroho, 2014; Pekanbaru, 2020; Pous & Pambudi, n.d.; Purwanto, Erwan Agus, dan Sulistyastuti, 2015; Sintia, Inda, dan Rinaldi, 2018; Surompo, Bimma Ajiwijaya, MHM, Amirotul, dan Handayani, 2015; Syukri, 2020; Wahyudin, 2018)
Peraturan
Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.
