Tumpang Tindih Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian dalam RUU Kejaksaan

Eni Indah Sundari; Amalia Khoirin Nisa; Gabriella Kezia Febyoli; Raihanun Ramadhani; Firda Nur Haliza; Queenara Tities Benanda; Indri Mufidatul  Hikmah; Muhammad Wildan Ajie

doi:10.55606/birokrasi.v3i1.1831

Authors

Eni Indah Sundari Universitas Bhayangkara Surabaya
Amalia Khoirin Nisa Universitas Bhayangkara Surabaya
Gabriella Kezia Febyoli Universitas Bhayangkara Surabaya
Raihanun Ramadhani Universitas Bhayangkara Surabaya
Firda Nur Haliza Universitas Bhayangkara Surabaya
Queenara Tities Benanda Universitas Bhayangkara Surabaya
Indri Mufidatul Hikmah Universitas Bhayangkara Surabaya
Muhammad Wildan Ajie Universitas Bhayangkara Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1831

Keywords:

Authority, Bill, Law, Prosecutor's Office, Police

Abstract

Draft Law on the Prosecutor's Office in Indonesia is one of the important regulations that is expected to strengthen the institution of the prosecutor's office in the constitutional system. The bill is designed to implement a checks and balances mechanism, whereby the role of the prosecutor's office as a public prosecuting agency is expected to support the implementation of laws that are more effective and responsive to the needs of society. A number of factors need to be considered when analyzing this law, including efforts to strengthen the prosecutor's organizational structure, the authority granted to prosecutors, and the supervisory procedures that will be applied. In the context of legal implementation, the Prosecutor's Bill needs to be based on clear and transparent basic principles. This study aims to obtain a clearer understanding of the alignment between regulation and implementation in the field, given that the restorative justice approach that can present a more humane solution will only succeed if the two institutions can collaborate by using normative juridical research methods with a statutory approach and conceptual approach. The overlap between these authorities indicates a void that has not been widely researched. especially in a practical and theoretical context, which lies in an in-depth understanding of how the division of authority can be optimized or adapted to the needs of today's society.

References

An Analysis of the Prosecutor's Authority to Terminate Prosecution Based on Restorative Justice with the Prosecutor's Authority as a Public ProsecutorWulandari N, Madjid A, Puspitawati DMT. Haryono, Ketawanggede, Lowokwaru Sub-District (2024) 10(6

Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian pada Kejaksaan Negeri Karimun)Haris Fadillah M, Nurkhotijah S, Prasetyasari C

Counterterrorism in Indonesia: The Police Role in Ensuring SecurityBudiyono733-741

Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana KorupsiWidodo TJurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) (2018) 7(2) 238

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik IndonesiaTresnadipangga B, Fuad F, Suartini SBinamulia Hukum (2023) 12(1) 213-226

Harmonizing Prosecution Agencies in Indonesia: Implementing the Dominus Litis Principle PolicyAgus Arfianto D, Cahanintyas I47-57

IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-X/2012 TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN KEJAKSAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRESPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA Sobirin, Dwi Nur Fauziah Ahmad Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

INDEPENDENSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIAGhonu I

INTEGRITAS PENEGAK HUKUM (KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, KPK) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSIKomariah M

Jurnal Politikom Indonesiana: Analisis Framing Pemberitaan Rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law Pada Portal Berita Online Wahyu WidodoIlmu K, Wira Krida G, […]Falsafah dan Peradaban F(2023)

Kebijakan Hukum Pidana, Pecurian Dengan Pemberatan (curat) dan Pencurian Dengan Kekerasan (curas) Naziha Fitri Lubis,Madiasa Ablisar,Edi Yunara,Marlina,Jurnal Sosial dan Sains Vol 3 No 3(2023)

Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum PidanaAdnyani NJurnal Ilmiah Ilmu Sosial (2021) 7(2) 135

Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Auliya I, Amiruddin A, Pancaningrum RIndonesia Berdaya (2023) 4(3) 1175-1182

Kewenangan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Komisi Pemberantasan KorupsiPratiwi D, Rahayu P, […]Asikin Z

KOMPARASI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA ANTARA KEPOLISIAN DAN KEJAKSAANGabriel A, Ubleeuw RJurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi (2022) 10(2) 291

Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan IndonesiaAndrian R, Pulungan R, Tyesta L(2022) 280-293

PEMBAHARUAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIAFatahillah Akbar M(2022)

Penuntutan Tindak Pidana Kepabeanan Pada Daerah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Republik Demokratic Timor Leste (RDTL) (Studi di Kejaksaan Negeri Belu NTT)Fiaturrahman M

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE Salsabila, Slamet Tri Wahyudi Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAKKorupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice P, Tri Wahyudi S(2022)

PERAN KPK DENGAN KEJAKSAAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Agus Zaini Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang

Pergeseran Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dari Pengejaran Tersangka ke Pengejaraan Uang Kerugian NegaraUbwarin E, Makaruku ABacarita Law Journal 2(2) 69-82

Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Penetapan TersangkaFirmansyah S, Farid AJurnal Penegakan Hukum dan Keadilan (2022) 3(2) 90-103

REFLEKSI HUKUM Hukum J, Suriadinata V

Reformulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Kepolisian Menghadapi Korupsi Sebagai Ancaman Perang ProksiSuprihanto E, Utama J, Cahyaningtyas I

Reformulation of Indonesian Criminal Justice System Based on Principles of Humanity, Justice, and MoralityRosihan R, Ediwarman E, […]Suwarto S(2021)

Restorative Justice dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi dan Implikasi Made I, Wijaya O(2022)

Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and OpportunityMulyana Hadi A, Iftitah A, Alamsyah SMulawarman Law Review (2023) 32-44

Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang SeyogianyaMuhammad Rif'an Baihaky, Muridah IsnawatiUnes Journal of Swara Justisia (2024) 8(2) 276-289

Restorative justice-based criminal case resolution in Salatiga, Indonesia: Islamic law perspective and legal objectivesAriefulloh A, Nugroho H, […]Ardhanariswari RIjtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan (2023) 23(1) 19-36

Role of the Prosecution in Overcoming Criminal Acts of TerrorismHarahap M, Saragih Y,[…] Sembiring FInternational Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science (2023) 2(01)…

Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan KorupsiDesianto RKERTHA WICAKSANA (2022) 16(2) 123-139

TEORI HUKUM PANCASILA SEBAGAI SINTESA KONVERGENSI TEORI-TEORI HUKUM DI INDONESIAFarida A

The Crime of Corruption Codified in Law Number 1 of 2023Widijowati DJournal of Law and Sustainable Development (2023) 11(11) e1859

Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di IndonesiaPrasetyo¹ D, Herawati² R

Undang-Undang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Mewujudkan Economic Democracy di Ranah DomestikDwi Kurniawan I, Septiningsih s, Bintang Robby SJurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (2024) 9(1) 1-11

Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi BirokrasiDoramia Lumbanraja A(2020) 2621-2781