Perlindungan Hukum Bagi Production House Terhadap Penyebaran Film Secara Ilegal Pada Aplikasi Telegram
DOI:
https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1817Keywords:
Copyright, Legal protection, Production house, Telegram applicationAbstract
This study aims to provide legal protection for production houses as copyright holders and offer knowledge about unlawful acts that can be committed by production houses regarding the economic losses caused by the illegal distribution of films on the Telegram app. It is hoped that this research will raise awareness in society that piracy or the illegal distribution of films can cause harm to production houses as well as infringe on the copyright holder’s rights. This study uses a normative legal research method with a statutory approach to analyze the applicable regulations in protecting copyright. The results of this study show that parties involved in piracy and the distribution of someone’s copyrighted work have committed unlawful acts, violating both the economic and moral rights of the copyright holder, one of which is the production house. Parties involved in piracy and distribution can be prosecuted in accordance with the provisions outlined in Article 1365 of the Civil Code and Article 113 of Law No. 28 of 2014 on copyright. This study is expected to contribute to the development of legal protection for copyright holders in Indonesia.
References
Akbar, F. A. (2016). Perlindungan hukum terhadap hak cipta menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jom Fakultas Hukum, 3(2).
Amirudin, & Asikin, Z. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. Kharisma Putra Utama Offset.
Amirulloh, M. (2016). Hukum teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai hukum positif di Indonesia dalam perkembangan masyarakat global. Unpad Press.
Ariani, R. S. (2021). Mengoptimalkan peran Badan Film Indonesia: Analisa aspek hak cipta terhadap praktik siaran video ilegal. Jurnal Kajian Pembaruan Hukum, 1(2).
Astuti, R. (2021). Perlindungan hukum pemilik hak cipta pembajakan karya sinematografi dalam grup chat pada aplikasi Telegram. Jurnal Kertha Semaya, 9(1).
Dewi, A. P. K., & Gusti. (2018). Pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di bidang pembajakan sinematografi (film/video). Jurnal Kertha Semaya, 6(5).
Dewina, A. (2020). Perlindungan hukum bagi production house terhadap penyiaran film yang sedang tayang di bioskop tanpa izin melalui media sosial. Law and Justice, 5(1).
Doly, D. (2020). Penegakan hukum terhadap pembuat situs streaming film bajakan. 12(1).
Donandi S, S. (2019). Hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia). CV Budi Utama.
Helena, I. A. P. D., & Dita, A. (2019). Legalitas penyaluran film bioskop pada situs film online terkait hak cipta. Jurnal Ilmu Hukum, 7(8).
Journal Articles:
Latief, R. (2021). Jurnalistik sinematografi. Kencana.
Megahayati, K. (2021). Perlindungan hukum terhadap pengaksesan tanpa hak oleh pengguna aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 5(1).
Saidin, O. K. (2016). Sejarah dan politik hukum hak cipta. Rajawali Pers.
Sutrahitu, E. M. (2021). Perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pelanggaran melalui aplikasi Telegram. Jurnal Ilmu Hukum, 1(4).
Zuama, A. P. (2020). Menciptakan perlindungan hukum yang efektif bagi hak cipta karya sastra film nasional: Utopus atau logis. Jurnal Pascasarjana Hukum UNS, 8(2).
